Menko Puan janji permudah modal usaha jamu

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendorong peningkatan sendi perekonomian masyarakat berbasis budaya. Salah satu upaya pemerintah adalah koordinasi dan sinergi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Gerakan Masyarakat Usaha Berbasis Budaya (Gema Berbudaya).

"Gema Berbudaya adalah gerakan bersama antara pemerintah dan rakyat dalam membangun usaha rakyat berbasiskan produk budaya, sehingga memiliki daya tahan dan menjadi pilar dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa dan membangun kepribadian budaya nasional," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (1/4).

Puan mendeklarasikan Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu di Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu, Puan bersama sekitar 10 ribu pelajar melakukan aksi minum jamu secara massal di alun-alun kota tersebut.

Puan menjelaskan, sasaran gerakan ini adalah membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri sehingga akan meningkatkan produktifitas dalam negeri dan pada gilirannya akan memperkuat sendi perekonomian negara.

Puan menjelaskan, pemerintah menyadari bahwa tantangan yang dihadapi masyarakat pada umumnya adalah masalah permodalan, bahan baku, pemasaran, kualitas dan sertifikat. Pemerintah, lanjut Puan, akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Melalui Gerakan Masyarakat Usaha berbasis Budaya ini, peran Pemerintah akan diarahkan pada kebijakan dan program yang memberikan pemberdayaan, pendampingan, akses permodalan, pengembangan pemasaran, dan peningkatan daya saing bagi pelaku usaha berbasis budaya," jelasnya.

Dalam hal permodalan, kata Puan, terdapat sumber-sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha jamu, baik perbankan maupun non perbankan.

"Dengan pendampingan dari Kementerian Koperasi dan UMKM akses permodalan dapat dibantu menjadi lebih optimal," tandasnya.

Acara deklarasi itu dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.