Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto membantah kerusuhan yang terjadi di LP Tanjung Gusta, Medan berlangsung akibat berlakunya PP 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi narapidana narkoba, koruptor dan terorisme.

Dia menilai, kericuhan itu terjadi akibat fasilitas di dalam LP tidak memadai hingga membuat narapidana marah. Dengan demikian, pemerintah tidak berencana untuk merevisi, mengubah atau mencabut PP 99 tersebut.

"Saya pernah menyampaikan, PP 99 tidak akan diubah karena semangat pemerintah dan semangat komponen masyarakat untuk menegakkan hukum yang tegas terhadap tiga extraordinary crime, yaitu korupsi, terorisme dan narkoba," kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7).

Namun, pemerintah justru akan melakukan revisi terhadap aturan pelaksanaannya. Nantinya, aturan yang akan mengatur lebih detail soal teknisnya itu akan dibahas secara khusus melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kan ada aturan pelaksanaannya. Kan masih sekarang diperdebatkan apakah PP itu bisa berlaku retroaktif atau tidak, diberlakukan kepada siapa saja, juga bagi kejahatan lain. Nanti ada aturan pelaksanaan lain yang disusun oleh Kemenkum HAM," tegasnya.

Dia menambahkan, "PP 99 dilihat dari upaya pemerintah dan upaya masyarakat untuk memberantas dan menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kejahatan extraordinary. Harus dilihat seperti itu. Enggak ada lagi urusan overcapacity karena overcapacity itu menjawabnya dengan menambah jumlah lapas," tandasnya.