Menko Polhukam: Pengadilan HAM tunggu hasil penyelidikan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus pelanggaran HAM. DPR meminta presiden untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc demi mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menilai, pembentukan Pengadilan HAM masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Sebab, sampai saat ini, lembaga tersebut belum menentukan siapa yang dianggap bertanggung jawab.
"Bukan presiden tidak patuhi rekomendasi DPR. Jaksa Agung belum melihat terperiksa dan tersangkanya siapa, belum sampai penyidikan, karena penyelidikan belum sampai ke tempat yang tadi (tersangka). Penyelidikan hanya dilakukan Komnas HAM, tidak yang lain," tegas Djoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3).
Menurutnya, persoalan pelanggaran HAM tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, harus diselesaikan secara komprehensif, total dan keseluruhan. Dengan demikian, seluruh kasus mulai dari peristiwa 1998, penembakan misterius (petrus) hingga 1965 bisa segera terungkap.
"Makanya tim terus berjalan ke tempat yang perlu dicari keterangan, menyeluruh. Di situ yang ditugaskan kepada saya, menerjemahkan satu kasus saja, merefer hanya rekomendasi DPR," tandasnya.
Jika penyelidikan dianggap belum sempurna, lanjut Djoko, maka prosesnya tidak bisa dimajukan ke tahap penyidikan.
"Terserah dua institusi (Komnas HAM dan Kejaksaan Agung)," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Janji Jaga Situasi Pemilu 2024 Tetap Kondusif
Hadi bertekad menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apapun hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tuntas.
Baca SelengkapnyaMahfud Tegaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Tangan Menko Polhukam Selanjutnya
Mahfud mengungkapkan ada tiga perkara yang harus diselesaikan Menko Polhukam selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi Pastikan Pemilu 2024 Bejalan Kondusif: Adem Ayem
Hadi merasa situasi keamanan sekarang berjalan aman dan damai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Polhukam Ungkap Tidak Ada Gejolak Massa Jelang KPU Rampungkan Rekapitulasi Pemilu 2024
KPU paling lambat menyelesaikan rekapitulasi 35 hari setelah pemungutan suara dimulai.
Baca SelengkapnyaBLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaHanya 8 Bulan, Hadi Tjahjanto Optimis Bisa Rampungkan PR Kemenko Polhukam.
PR Kemenko Polhukam mulai dari BLBI hingga kasus pelanggaran HAM Berat.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Menko Polhukam Ungkap Data Intelijen soal Aksi Tolak Hasil Pemilu 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi usai pemungutan suara dan penetapan hasil suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi soal Demo Kecurangan Pemilu: Ah Itu Riak-Riak Kecil
Menko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaSampai Hari Ini, Istana Belum Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud sebagai Menko Polhukam
Mahfud sempat mengucapkan terima kasih pada Presiden Jokowi seusai debat cawapres 21 Januari lalu.
Baca Selengkapnya