Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Polhukam Minta Penurunan Modal Asabri Rp17,6 T Diusut Tuntas

Menko Polhukam Minta Penurunan Modal Asabri Rp17,6 T Diusut Tuntas Mahfud MD. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan dalam waktu satu tahun terakhir terdapat penurunan modal PT Asabri (Persero) kurang lebih Rp17 triliun. Dengan adanya temuan tersebut, dia berharap pihak kepolisian dapat melakukan pengusutan.

"Tetapi dugaan atau fakta menurunnya aset sekitar Rp17,4 triliun atau antara 16-17 triliun. Tapi yang saya peroleh Rp17,6 triliun itu tentu harus diperiksa. Itu saja," kata Mahfud di Hotel Saripan Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).

Mahfud pun menjelaskan para prajurit tidak perlu resah terkait hal tersebut. Sebab uang yang ada dapat memenuhi kebutuhan para prajurit.

"Sehingga likuiditasnya masih menjamin mereka dibayar sesuai dengan waktu," ungkap Mahfud.

Sebelumnya, Dirut PT Asabri Letjen Purn TNI Sonny Widjaja membantah adanya dugaan korupsi. Dia mengklaim hal tersebut adalah bentuk kabar provokasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara dengan Asabri, harap menggunakan data dan fakta yang sudah terverifikasi," ungkapnya.

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kekayaan Mahfud MD Capai Rp29,54 Miliar

Akui Bakal Mundur dari Menko Polhukam, Kekayaan Mahfud MD Capai Rp29,54 Miliar

Mahfud menegaskan bahwa pada saatnya nanti dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan

Menko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan

Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD dari Menko Polhukam Pagi Ini

Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kapolri Tekankan Persatuan Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kapolri Tekankan Persatuan Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045

Meski dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Baca Selengkapnya
Mundur dari Menko Polhukam, Harta Kekayaan Mahfud MD Naik Rp3,71 Miliar

Mundur dari Menko Polhukam, Harta Kekayaan Mahfud MD Naik Rp3,71 Miliar

Dari informasi yang beredar, Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Menko Polhukam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya