Menko PMK Sentil PT Pos, Salurkan Bansos Akibatkan Kerumunan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meninjau penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang diselenggarakan PT Pos Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan itu, ia menyentil penyelenggara yang menyebabkan kerumunan di kantor pos.
"Kalau bisa jangan seperti ini berkumpul di Kantor Pos, bantuan bisa disalurkan lewat RT/RW," kata dia di Banjarmasin seperti dikutip Antara, Rabu (4/8).
Pernyataan itu disampaikannya saat meninjau penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 dan 15 sebesar Rp600.000 per KPM dan penyaluran Program Bantuan Beras PPKM 2021 sebanyak 10 kg per KPM di Kantor Pos Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dia menjelaskan selain rentan terjadinya penularan Covid-19 dengan berkumpul banyak orang, warga yang harus datang ke Kantor Pos juga perlu biaya transportasi.
"Saya tanya tadi ke warga dia naik ojek Rp15.000 dari rumah. Pulang pergi Rp30 ribu. Jadi kurang dong duit yang diterimanya karena dipotong ongkos perjalanan," ucap dia.
Muhadjir meminta PT Pos lebih proaktif lagi melihat fakta di lapangan.
"Jangan sampai merugikan masyarakat saat penyalurannya yang kurang efektif," kata dia.
Bahkan, dia membeberkan biaya transportasi juga sudah dimasukkan dalam kontrak antara PT Pos dan Kementerian Sosial.
"Kan bisa dikumpulin pada satu RT, minta bantuan bhabinkamtibmas dan babinsa untuk mengaturnya. Pastikan protokol kesehatan dipatuhi dan tidak ada potongan dari bantuan yang diterima warga," katanya.
Sebanyak 23.830 warga Kota Banjarmasin yang terdampak pandemi Covid-19 menerima bantuan stimulus jaring pengaman sosial dari Kementerian Sosial RI pada tahap 14 dan 15 kali ini.
Untuk bantuan terbagi dua jenis, pertama hanya beras 10 kilogram bagi eks-Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlah penerimanya 13.657 keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian ada eks-bantuan sosial tunai (BST) Rp600.000 untuk dua bulan periode Mei dan Juni 2021 plus beras 10 kilogram sebanyak 10.173 KPM.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perempuan Muda Asal Nganjuk Ini Bersikeras Jadi Petani, Beli Sawah Pakai Uang Tabungan Kini Omzetnya Puluhan Juta per Hari
Sejak lulus SMK, ia merantau ke kota besar agar bisa menabung dari penghasilannya
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Masyarakat Pilih Keberlanjutan, Kebijakan Tarif PPN Naik 12 Persen Dilanjutkan
Realisasi kenaikan PPN sebesar 12 persen pun pernah diungkap oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya33 Petugas Penyelenggara Pemilu di Jateng Meninggal Dunia, Paling Banyak KPPS
Pemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca Selengkapnya