Merdeka.com - Menko Polhukam Jenderal (Purn), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan kepada kepala daerah di Papua dan Papua Barat agar tidak menyelewengkan dana yang dikucurkan pemerintah pusat. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk mengawal penggunaan dana tersebut.

"Maret kita panggil BPKP untuk audit. Jangan ada yang macam macam. Kau berhadapan dengan saya," kata Luhut saat menghadiri rapat khusus di DPD membahas implementasi otonomi khusus Papua, di Komplek Parlemen, Rabu (9/2).

Dalam rapat yang dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, Luhut menjelaskan selama 2005 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengucurkan dana hingga Rp 52 triliun kepada Papua dan Papua Barat. Dana sebesar Rp 42 triliun dialokasikan bagi dana otonomi khusus dan dana infrastruktur.

Dalam implementasinya, lanjut Luhut, dirinya tidak menemukan ada penggunaan maksimal dari dana tersebut. Salah satunya dari segi pendidikan.

"Dana otsus ini Rp 2,1 triliun bukan uang yang sedikit. Ini pendidikan. Papua Barat enggak ada kualitas yang bagus. Infrastruktur dana yang sudah diberikan. Tahun lalu Rp 4 triliun buat jalan ke tinggian yang dibuat ke PUPERA. Lihat angka ini. Kita bisa debat. Siapa yang salah?" ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan, saat ini pembangunan infrastruktur di provinsi paling ujung Indonesia tersebut terus digenjot. Salah satunya pembangunan jalan.

"Under construction pembangunan jalan tinggal 70 kilometer yang dikerjakan oleh Zeni. Dari Agas akan sampe ke Wamena terus masuk ke Tolikara akan punya konektivitas," pungkasnya.