Menkes Pastikan Booster Kedua Tidak Digunakan sebagai Syarat Perjalanan
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mendorong masyarakat terutama orang tua agar melakukan vaksinasi Covid-19 booster kedua. Meski begitu, Budi memastikan booster kedua tidak digunakan sebagai syarat perjalanan.
"Enggak (jadi syarat perjalanan)," kata Budi ditemui di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).
Budi menjelaskan, pemerintah mengurangi untuk mengatur masyarakat di masa transisi ini. Pemerintah justru mendorong masyarakat agar meningkatkan kesadaran usai kebijakan PPKM telah dicabut.
"Intinya intervensi pemerintah yang mengatur-atur masyarakat akan kita kurangi. Supaya partisipasi masyarakat atas kesadaran sendiri itu boleh ditingkatkan obat-obatan vaksinnya ada," kata Budi.
Dia menambahkan, sejauh ini vaksinasi booster kedua masih gratis. Namun, tapi tak menutup kemungkinan pemerintah akan mengubahnya jadi berbayar sebagai bagian dari strategi pandemi menuju endemi.
"Booster kedua sampai sekarang masih gratis. Memang kita ada rencana (berbayar), kan strategi dari pandemi ke endemi akan banyak langkah yang dilakukan," ucap Budi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMemberatkan, Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Kebijakan pemutihan tidak efektif, masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena menunggu pemutihan.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaIni Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaAwalnya Gerombolan Pemuda Ini Ditegur Pak Bhabin Motornya Tak Sesuai Aturan, Endingnya Diberi Kejutan Bikin Tersenyum
Brigadir Agus Kurniawan kedapatan menghampiri segerombolan pemuda di pinggir jalan.
Baca Selengkapnya