Menkes Jelaskan Alasan Vaksin Berbayar dan Sumber Uang Pembelian

Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan pemerintah memutuskan menerapkan vaksin gotong royong berbayar kepada individu. Penyebabnya, program vaksin gotong royong yang seharusnya dibeli oleh perusahaan pelaksanaannya lamban.

Budi menjelaskan, dari target vaksin gotong royong 1,5 juta dosis, baru 300 ribu diberikan. Kecepatannya hanya 10-15 ribu perhari.

"Dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi ada concern, ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong," ungkapnya saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7).

Beberapa usulan, ungkap budi, vaksin gotong royong mau dialihkan ke daerah atau vaksin program untuk anak, ibu hamil dan menyusui. Serta usulan untuk membuka kepada individu.

Keputusan akhirnya diambil dalam rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) hingga rapat kabinet terbatas. Vaksin gotong royong tetap dijalankan dan dijual untuk individu.

Budi mengatakan, vaksinasi gotong royong ini juga tidak membebani keuangan negara. Karena sumber uangnya dari BUMN dan perusahaan swasta.

"Kita juga lihat vaksinasi gotong royong ini tidak menggunakan APBN, ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta, jadi tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran," ujarnya.

Vaksin gotong royong ini membuka opsi lebih luas vaksinasi kepada masyarakat. Jenis vaksin yang dijual pun berbeda dengan vaksin program pemerintah. Yaitu vaksin Sinopharm dan Cansino.

Budi mengatakan, saat pengambilan keputusan itu vaksin gotong royong individu berbayar itu meringankan APBN karena ditanggung individu.

"Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis dan vaksinnya pun ditetapkan hanya Sinopharm dan Cansino, tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi. Dan diskusinya waktu itu juga disampaikan bahwa karena ini biayanya ditanggung individu, ini dapat dapat meringankan beban APBN," terangnya.