Merdeka.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui masih ada tunggakan insentif tenaga kesehatan di tahun 2020. Tunggakan itu, menurutnya, akibat kendala audit BPKP. Meski demikian, ia ia berharap semua tinggalan bisa beres akhir bulan Juli.

"Insentif nakes ini sama ada tunggakan sejak Maret 2020 tunggakan Rp1,48 triliun, kita sudah selesaikan sekitar Rp1,3 triliun dan diharapkan semua bisa diselesaikan bulan ini," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR secara daring, Senin (5/7).

Saat ini, tunggakan terbanyak untuk nakes di Jawa Barat. "Tunggakan paling besar Jabar Rp121 miliar, Jatim Rp67 miliar, Sulawesi Selatan Rp66 miliar, Sumatera Utara Rp63 miliar," ungkapnya.

Namun, Menkes menjelaskan, anggaran insentif yang berada Kementerian Kesehatan hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang berada di lingkup rumah sakit pemerintah pusat, RS TNI/Polri, RS BUMN dan RS Swasta.

Sementara anggaran insentif nakes di RSUD berada di Kemenkeu yang disalurkan ke Pemda. Untuk itu, ia tidak bisa menjawab semua hal terkait tunggakan insentif.

"Yang perlu saya tekankan di sini anggaran Kemenkes untuk yang tunggakan Rp1,48 triliun yang sudah dibayar 90 persen dan insentif 2021 ini hanya berlaku untuk RS tersebut," jelasnya.

Untuk melunasi tunggakan semua nakes, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah segera melunasi insentif tenaga kesehatan.

"Data ini kami terus koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri agar bisa dilunasi karena ini merupakan hak-hak nakes di masing-masing daerah dan kami minta bantuan anggota dewan," pungkasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com