Meninjau Ulang Sanksi Etik AKBP Raden Brotoseno, Dipecat atau Dipertahankan Polri?

Merdeka.com - Polemik keberadaan AKBP Raden Brotoseno yang kembali berdinas di Polri memasuki babak baru. Keberadaan AKBP Raden Brotoseno di Polri sebelumnya menuai sorotan lantaran merupakan mantan terpidana korupsi cetak sawah senilai Rp1,9 miliar.

Polri berdalih keputusan menarik kembali AKBP Raden Brotoseno dan ditugaskan sebagai Staf Divisi TIK Polri berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu alasannya mempertimbangkan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian.

AKBP Raden Brotoseno diketahui divonis lima tahun penjara dan dikenai denda sebesar Rp300 juta karena terlibat praktik korupsi (suap) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Januari 2017. AKBP Raden Brotoseno kemudian bebas bersyarat sejak 15 Februari 2020.

Dia dinilai memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan pembebasan bersyarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018.

Hasil Sidang Etik

Berdasarkan hasil penegakan bentuk pelanggaran KEPP, AKBP Raden Brotoseno pada Oktober 2020 lalu, dinyatakan yang bersangkutan tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural dengan wujud perbuatan saat menjabat Kanit V Subdit III Dittipidkor Bareskrim Polri yakni menerima suap dari tersangka kasus dugaan dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, Brotoseno hanya disanksi pemindah tugaskan yang bersifat demosi dan diminta untuk meminta maaf kepada pimpinan Korps Bhayangkara. Belakangan, AKBP Raden Brotoseno diketahui kembali aktif menjadi anggota Polri, bahkan pernah memandu sebuah acara Direktorat Siber Bareskrim Polri yang ditayangkan lewat saluran YouTube.

Keputusan Polri menarik kembali AKBP Raden Brotoseno menuai sorotan. Hal itu membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan Polri memberantas tindak pidana korupsi.

Polri Kaji Ulang Sidang Etik AKBP Raden Brotoseno

Protes masyarakat direspon Polri dengan menerbitkan aturan baru, yakni Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol pengganti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri itu secara resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yosanna H Laoly pada tanggal 15 Juni 2022. Setelah aturan tersebut diberlakukan, Polri dapat meninjau kembali putusan sidang etik terhadap AKBP Raden Brotoseno.

Dalam Pasal 83 Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tersebut mengatur tentang peninjauan kembali (PK), yang tidak diatur di Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012. Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP banding yang telah final dan mengikat, di mana peninjauan kembali tersebut dilakukan paling lama tiga tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Sidang Etik AKBP Raden Brotoseno segera ditindaklanjuti setelah Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 diundangkan.

"Dalam waktu dekat tunggu saja. Nanti akan disampaikan khusus oleh Kadiv Humas dan Kadiv Propam," kata Sigit di sela-sela Acara Fun Bike HUT Ke-76 Bhayangkara di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (19/6).

Sigit mengatakan hasil peninjauan kembali sidang etik AKBP Raden Brotoseno itu akan disampaikan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. "Tapi tentunya komitmen Polri untuk tindaklanjuti karena kita buat revisi perpol kalau tidak kita tindaklanjut," pungkasnya.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberhentikan sementara AKBP Raden Brotoseno dari jabatannya agar lebih fokus menghadapi sidang peninjauan kembali (PK) putusan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP).

“Mengingat proses peninjauan kembali hingga putusan akhir membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka ICW minta agar Kapolri memberhentikan sementara Brotoseno dari jabatannya agar kemudian ia bisa lebih fokus menjalani persidangan etik,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/6).

ICW mendesak agar Kapolri segera membentuk tim untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan absurd Brotoseno yang dinilai banyak kejanggalan dalam sidang etiknya yang telah lalu. ICW juga mendorong agar eskalasi penanganan peninjauan kembali bisa ditingkatkan menjadi persidangan ulang kode etik dan putusan akhirnya adalah memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Brotoseno.

“Bagi kami, semestinya Kapolri tidak lagi ragu untuk mempercepat proses peninjauan kembali karena pertimbangan putusan etik Brotoseno lalu amat bermasalah,” kata Kurnia.