Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan, dalam upaya penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pihaknya melakukan pendekatan multidoors. Menurutnya, ada sanksi administratif dan gugatan perdata.

"Saat ini ada sekitar 30 perusahaan dikenakan sanksi administratif. Selain dalam bentuk teguran keras, izin-izin perusahaan yang terbukti bersalah, juga akan dicabut sementara sampai pada pencabutan izin secara permanen," tulis Menteri Siti dalam pesan Whatsapp, Minggu (28/8).

Selain itu, lanjutnya, hampir 10 perusahaan sedang berlangsung proses tuntutan perdata yang dilakukan secara bertahap untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Sedangkan tuntutan pidana menyesuaikan dengan penanganan oleh Polri.

"Saya juga tegaskan bahwa Pemerintah Indonesia hanya bekerja sebagaimana mandat UUD 1945. Pemerintah bekerja untuk melaksanakan tanggungjawabnya pada rakyat Indonesia".

"Kita tetap menghormati keluhan yang disampaikan negara tetangga, tapi kita tidak bekerja menangani Karhutla karena desakan negara lain. Indonesia menganut prinsip ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian. Tidak atas desakan-desakan," jelasnya.

Menurutnya, semua pihak luar hendaknya menahan berkomentar yang tidak perlu dengan tetap melihat upaya-upaya yang telah dilakukan secara sistematis dan serius oleh pemerintah Indonesia. Terlihat dari menurunnya titik api dan luasan sebaran asap, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Siti yakin sepenuh hati dengan kebersamaan dan keseriusan semua pihak mengambil tanggungjawabnya, serta penuh kejujuran untuk melihat kondisi yang ada, maka masalah ekologis yang sudah menahun ini pasti bisa diatasi. Dia menyatakan, semua upaya untuk membenahi apa yang telah rusak sebelumnya mungkin tidak akan seketika terlihat hasilnya. Namun upaya pemerintah jelas mengarah untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat. Terutama agar tidak terus menerus merasakan derita asap.

"Titik apinya kita kejar. Asapnya kita tangani. Pembakarnya harus diberi hukuman. Masyarakat terus kita dampingi agar membuka lahan tidak dengan cara membakar. Semuanya agar rakyat tetap bisa sejahtera hidup berdampingan dengan karunia alam pemberian Tuhan," ujarnya.