Merdeka.com - TNI Angkatan Udara protes atas penggunaan seragam Pegawai Negeri Sipil di Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Perhubungan yang menyerupai seragam mereka. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan angkat bicara soal polemik ini. Menurutnya tidak ada yang salah dengan seragam PNS kementeriannya karena sama sekali tidak mirip dengan seragam milik TNI.

"Saya sudah menghubungi Kasau menanyakan ada masalah apa. Lantas, beliau mengatakan tidak pernah ngomong menyalahi aturan. Jadi yang melintir ini siapa, kenapa jadi rame begini, apa ada yang pesan atau apa?" ujar Jonan di Prabumulih, Sumatera Selatan, seperti dilansir Antara, Sabtu (9/1).

Dia menegaskan, dari sisi lambang, baju, warna celana hingga sepatu yang digunakan PNS Kementerian Perhubungan sama sekali tidak mirip dengan milik TNI AU.

"Apa yang saya pakai ini seperti tentara. Baju putih dan celana biru, apa TNI ada yang begini? Soal adanya lambang balok di pundak, apa ini memang sudah dipatenkan hanya milik TNI? Tidak ada," kata Jonan.

Jonan meminta ini tidak dipersoalkan lagi. "Sebenarnya ini tidak ada apa-apa, tidak ada UU yang dilanggar. Jadi seragam Dinas Perhubungan seperti biasanya saja," kata dia.

Sebelumnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenhub kini menggunakan seragam yang sangat mirip dengan TNI Angkatan Udara. Begitu juga dengan seragam PNS di Kemenhub. TNI AU pun protes atas penggunaan seragam itu.

"Itu kita udah buat surat, udah sampaikan. Segala sesuatu bergantung pada pemerintah. Segala sesuatu ada seragam sendiri sendiri. Secara kehidupan mungkin ada bangga kali kan," kata Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna di Jakarta, Senin (5/1).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo justru bangga seragam TNI ditiru lembaga instansi lain. "Bagi saya itu suatu kebanggaan, institusi lain ingin seperti TNI," ujar Gatot di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (7/1).

Namun dia enggan berkomentar banyak mengenai kemiripan seragam tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya tidak bisa menilai Kementerian yang di bawah langsung Presiden Jokowi. "Saya tidak berkomentar negatif, Kemenhub, Kemenkum HAM di bawah presiden, saya tidak bisa menilai kementerian," katanya.