Menhub baru akan terapkan manajemen birokrasi berorientasi rakyat

Merdeka.com - Budi Karya Sumadi baru saja dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perhubungan, menggantikan Ignasius Jonan. Dalam mengemban amanah baru ini, Budi Karya mengaku akan mengelola Kementerian Perhubungan berbasis dan berorientasi pada rakyat."Ke depan saya pikir kita menerapkan manajemen birokrasi, kita kelola dengan baik menjadi manajemen birokrasi yang berbasis atau berorientasi pada masyarakat," ujar Budi Karya usai dilantik Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini menilai, Kementerian Perhubungan saat ini kekurangan sumber daya manusia. Tak hanya itu, ada juga persoalan keuangan. Atas persoalan kompleks ini, Budi Karya memastikan akan melakukan terobosan baru untuk mengatasinya.

"Itu suatu format yang sudah biasa saya lakukan," kata dia.

Budi Karya melanjutkan, ada dua pesan yang disampaikan Presiden kepada dirinya dalam mengelola Kementerian Perhubungan. Dua hal itu terkait konektivitas dan birokrasi.

"Pertama berkaitan memperbaiki konektivitas di laut, udara, darat,kereta api dan juga bagaimana kita memberdayakan dan menghargai stakeholder," sebut dia.

Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat. Masyarakat harus mendapat pelayanan maksimal dari Kementerian Perhubungan.

"Kedua soal birokrasi. Bagaimana kita memanage supaya lebih tangguh. Operator, bagaimana kita bisa berdayakan supaya operatorlah yang melakukan pekerjaan. Kita lakukan manajemen terhadap operator itu sendiri," urainya.