Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo meminta pemerintah tak asal menyebut penyerangan di Lapas Cebongan bukan pelanggaran HAM. Sebaiknya pemerintah tetap menunggu keputusan dari Komnas HAM. Menurut Pramono, Komnas HAM adalah pihak yang berwenang dalam penyelidikan kasus ini.

"Seyogyanya keputusan mengenai pelanggaran HAM atau bukan, itu bukan dari Kemhan tapi dari Komnas HAM. Sehingga nanti kita tunggu saja Komnas HAM memberikan pandangannya," kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, (12/4).

Politikus PDI Perjuangan ini mengapresiasi keterbukaan TNI yang mengakui 11 anggota Kopassus terlibat pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan. Tetapi soal HAM, TNI juga tak boleh gegabah.

"Kita juga lihat keterbukaan TNI, kita apresiasi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada upaya pelanggaran hukum. Apakah masuk ke pelanggaran HAM atau tidak, itu urusan Komnas HAM," tambah Pramono

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oleh 11 anggota Kopassus bukan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, penyerangan ini dilakukan secara spontan tanpa perintah pimpinan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Ini bukan pelanggaran HAM," ujar Purnomo di Jakarta, Kamis (11/4).

Purnomo mengatakan, kasus Cebongan tidak mengandung unsur pelanggaran HAM karena tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

"Bahwa tidak ada kebijakan dari pimpinan di dalam peristiwa Cebongan dan bukan peristiwa genocide," kata dia.