Merdeka.com - Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah memberikan penilaian atas amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA di 11 provinsi. Dalam rekomendasinya, BSNP menilai hasil UN tetap sah dan tetap dijadikan standarisasi penilaian di bidang pendidikan.

"Tadi BSNP menyampaikan konferensi pers, bahwa UN tahun ini tetap sah. Karena tetap sah, penggunaan hasil UN tetap seperti semula," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Menurutnya, pengesahan itu tetap penting, sebab 22 provinsi lain yang sudah melaksanakan UN tepat waktu bakal mengalami kerugian. Pengesahan penting dilakukan demi rasa keadilan bagi para siswa yang sudah belajar dan bekerja keras demi mencapai nilai terbaik.

"Sampeyan bisa bayangkan 22 provinsi, yang mereka juga sudah bekerja dan berjuang dan penuh harapan, lalu tiba-tiba dibatalkan? Di 11 provinsi juga demikian," katanya.

Karena itu, sebagai bentuk penghargaan, pemerintah tetap akan mengeluarkan hasil UN sesuai standarisasi yang ditetapkan sebelumnya. "Kita hargai itu semua, sehingga tidak serta merta karena pergeseran itu lalu dibatalkan. Kewenangan itu di BSNP," ujarnya.

Sebelumnya, UN 2013 mengalami sejumlah persoalan. 11 Provinsi mengalami penundaan pelaksanaan UN tingkat SMA. 11 Provinsi itu adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini terdapat 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.