Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta penunjukan dua jenderal polisi aktif sebagai penjabat gubernur (Pj) tak dikaitkan dengan latar belakangnya sebagai politikus PDIP. Tjahjo menegaskan bahwa hal itu tak ada kaitannya dengan kepentingan politik.

"Jangan dilihat karena saya orang partai kemudian saya dukung partai, enggak ada. Kalau ada pejabat gubernur pensiun, apa yang mencalonkan diri, itu aja," kata Tjahjo di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1).

Tjahjo menegaskan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan dan tak bertentangan di Undang-undang Aparatur Sipil Negara, TNI, maupun Polri. Dia pun menyatakan siap menerima sanksi bilamana yang dilakukannya salah.

"Kalau apa yang saya sampaikan salah, saya terima. Kalau melanggar, melanggar yang mana? Yang penting aturan-aturan mana? Keputusan ada pada Presiden melalui Mensesneg. Saya siap mau diberi sanksi mau dianggap salah mau dianggap kami siap," tukasnya.

Dalam hal ini dua perwira tinggi Polri aktif yang ditunjuk Tjahjo sebagai Pj gubernur ialah Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Mochamad Iriawan yang wacananya akan jadi Pejabat Gubernur Jawa Barat, Diikuti Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Utara.

"Yang penting mereka eselon satu dan sebagai aparatur pemerintah apakah itu dari TNI, Polri, dan lembaga kementerian sama," ujar Tjahjo.

Thahjo menambahkan, usulan menjadikan pati polisi sebagai Pj gubernur tersebut juga telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo usai berkonsultasi kepada Kapolri Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto. Namun, kata mantan Sekjen PDIP itu pihaknya belum mendapat respon dari Presiden.

"Ya belum (direspon) ya baru surat kami kirim pada Pak Kapolri, baru dijawab itu aja. Baru proses," kata Tjahjo.

"Saya meminta pada Kapolri, juga meminta pada Menkopolhukam, juga akan meminta pada menteri yang lain untuk memenuhi pejabat atau pejabat sementara," tambahnya.