Merdeka.com tersedia di Google Play


Mendagri tarik Kesbangpol di bawah koordinasi pusat

Reporter : | Jumat, 2 Maret 2012 11:30


Mendagri tarik Kesbangpol di bawah koordinasi pusat

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi segera menetapkan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di bawah wewenang pemerintahan pusat dengan melakukan revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam revisi UU 32/2004, Kesbangpol menjadi bagian dari pusat. Jadi Kesbangpol tidak lagi menjadi perangkat provinsi," ungkap Gamawan kepada wartawan di Hotel Peninsula, Jakarta (2/3).

Dalam revisi UU 32/2004, Gamawan memberikan dua opsi bagi tugas Kesbangpol; pertama Kesbangpol menjadi perangkat pusat namun tetap di bawah wewenang gubernur. Tujuannya untuk mempererat hubungan antara daerah dengan pusat.

"Semacam dekonsentrasi daerah dengan pusat, Supaya menjadi sistem nasional. Karena selama ini kita lemah pengendalian, Informasi sistem kurang maksimal," ungkap Gamawan.

Opsi kedua, Kesbangpol sebagai perangkat pusat, menjadi pengawasan kinerja pemerintah daerah. " Kalau dulu di bawah gubernur, bagaimana jika yang melakukan pelanggaran kepala daerah? tentu hasil pengawasan tidak sesuai. Berbeda jika dia perangkat pusat," lanjutnya.

Gamawan menegaskan, meskipun terjadi perubahan status, tetapi tugas utama Kesbangpol tidak mengalami perubahan, yaitu tetap menjalankan tugas pemerintahan umum. "Ketentraman, ketertiban, dan mempertahankan ideologi bangsa," tegas Gamawan.

[bal]

Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Pesawat Virginblue diduga dibajak dan mendarat di Bali
  • Jual bir secara bebas, izin 7 Eleven dan Circle K bisa dicabut
  • Deretan pemain tersubur Piala Dunia: Just Fontaine (13 gol)
  • Radar Malaysia lacak pesawat tak dikenal saat MH370 hilang
  • Pria 'sakti' di Pasar Senen bernama Rajes Kumar asal Medan
  • Mau beli miras? Anda kudu berusia minimal 21 tahun dan ber-KTP
  • Astaga... Putri Anna Dari Film Frozen Jadi Kejam Seperti Ini
  • 2 Petugas kebersihan JIS pengidap herpes kenal korban sodomi
  • Polisi kerahkan water cannon padamkan api di Pasar Senen
  • KPU Palembang akui Pileg 2014 amburadul
  • SHOW MORE