Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk pencegahan korupsi oleh kepala daerah. Tito mengatakan, akan mengedepankan pengawasan internal kepala daerah. Pengawasan itu telah disinergikan dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

"Kemudian untuk pencegahan korupsi yang paling utama adalah kita mengedepankan pengawasan internal karena itu pengawasan internal di daerah terkoneksi dengan pengawasan internal yang Irjen di Kemendagri," jelas Tito saat Raker dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Tito mengatakan, Kemendagri telah bekerja sama dengan BPK, BPKP, KPK, Polri, sampai Kejaksaan. Hal itu dalam rangka melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

Serapan Anggaran Rendah

Namun, Tito menegaskan, intinya kepala daerah tidak boleh ada rasa takut akibat diawasi. "Tapi prinsipnya jangan sampai ada rasa ketakutan," ucapnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan, kepala daerah banyak yang takut ditangkap karena kasus korupsi. Sehingga tidak mampu melakukan eksekusi program yang membuat penyerapan anggaran daerah hanya sampai 60 persen. Kata Tito, banyak uang daerah yang akhirnya ditaruh di bank dan tak mampu dimanfaatkan untuk masyarakat.

"Rasa ketakutan dari kepala daerah akhirnya tidak mampu, tidak berani mengeksekusi karena takut dengan pihak, akhirnya mohon maaf kami melihat sejumlah penyerapan anggaran daerah banyak yang 60 persen bahkan ada yang kurang," tegasnya.