Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut, selama 10 tahun terakhir, mulai wali kota, bupati hingga gubernur mempunyai catatan buruk. Ibarat pelajar sekolah, menurut Tjahjo para pejabat itu memiliki nilai merah dalam rapornya.

"36 Persen dari seluruh provinsi, kabupaten, kota itu rapornya merah. Pengertian rapor merah selama 10 tahun ini, tidak mampu melakukan proses pertanggungjawaban keuangan negara dengan baik," kata Tjahjo dalam Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (8/12).

Tjahjo menegaskan, ucapannya itu senada dengan Mendagri sebelumnya (Gamawan Fauzi) yang menyebut ada 400 orang pejabat mulai tingkat pusat hingga daerah yang tersangkut hukum.

"Menteri yang terdahulu telah mengumumkan, mulai pejabat pusat sampe desa, hampir 400 orang yang terkena masalah hukum," kata Tjahjo.

Salah satu contoh teranyar, kata Tjahjo operasi tangkap tangan Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron oleh KPK. "Beliau yang terakhir, ternyata masih juga terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur," ujarnya.

Sehingga masalah mental pejabat daerah itulah yang membuat para pengusaha tak bisa mengembangkan usahanya. Aturan sendiri kepala daerah kadang terbentur dengan peraturan sah dari pemerintah.

"Permasalahan bukan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan pejabat Kemendagri dari pusat ke daerah untuk mengelola keuangan negara, atau melakukan kebijakan politik yang menyangkut APBD atau Perda. Tetapi egoisme sektoral, tumpang tindih peraturan, Keppres, sehingga ini yang mengganggu bapak, ibu sebagai pengusaha," katanya.

"Kami sering komunikasi dengan Asosiasi pengusaha dari luar, itu juga sangat risau. Bahwa kebijakan politik pemerintah pusat sampe tingkat desa itu berbeda-beda. Pungutan pusat sampai bawah terjadi, sehingga iklim usaha tidak berjalan baik," pungkasnya.