Merdeka.com - Rencana Pemprov Aceh yang akan menyandingkan bendera bintang bulan sebagai bendera daerah pada upacara peringatan delapan tahun perdamaian antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus mendatang masih menjadi pro dan kontra. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengirim dua orang Dirjen Kemendagri ke Aceh.

"Itu sudah disepakati nanti tanggal 31 Juli besok dibahas lagi di Jakarta, saya akan bicara dengan pak gubernur (Aceh). Apabila tidak diperoleh kesepakatan perubahan bendera itu, maka tanggal 15 Agustus belum akan dikibarkan," kata Gamawan di kantor presiden, Kamis (25/7).

Gamawan menambahkan, jika akhirnya bendera itu tetap dikibarkan maka dirinya bersama Menko Polhukam Djoko Suyanto akan mengirim surat pada Pemprov Aceh. Setelah itu akan ada tindak lanjut dari kepolisian.

"Tentu ini harus ditindaklanjuti, disitu kan juga ada kepolisian dan aparat-aparat kita yang lain," ujarnya.

Dia menjelaskan, masalah utamanya adalah ada pada gambar bendera tersebut. Menurutnya, lambang bulan dan bintang itu sama seperti bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah tidak boleh berkibar di Indonesia.

"Kan sekarang persis seperti bendera GAM, tidak ada bedanya kan. Alternatifnya, apakah hitamnya ditambah putih, atau tulisan lain, apakah bulan bintangnya di ganti," tutupnya.