Mendagri: Penghitungan suara pilkada di kecamatan rawan kecurangan

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan penghitungan suara di tingkat kecamatan merupakan tahap paling rawan kecurangan dalam rekapitulasi hasil suara pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Untuk mengantisipasi konflik sosial akibat kecurangan pemilu, Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dengan TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) di tingkat daerah untuk melakukan deteksi dini.

"Itu kan sudah rahasia umum. Itulah kami tekankan khusus berkaitan dengan penggelembungan suara, meski tidak semua kecamatan terjadi seperti itu," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (21/9).

Lebih jauh politikus PDI Perjuangan ini menegaskan kecamatan adalah salah satu posisi sentral dari pengumpulan suara saat pilkada serentak dilakukan nanti pada 9 Desember mendatang. Potensi konflik paling besar terjadi saat penghitungan suara dan pengumuman penetapan pemenang di kecamatan tersebut.

Dia berpesan agar pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kecamatan tidak terkait sedikit pun dalam kecurangan pilkada. Jika PNS terbukti terlibat dalam kecurangan pemilu akan mendapat sanksi tegas.

"Jangan sampai ada bukti yang dilakukan oknum PNS yang mencederai demokrasi, sehingga membuat permasalahan atau konflik di daerah," tandasnya.