Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyinggung kepala daerah yang menolak kenaikan BBM. Menurut Gamawan, kepala daerah hanya bisa menolak secara pribadi, tetapi sebagai kepala daerah tidak boleh menolak.

"Secara pribadi ya silakan saja, tapi sebagai kepala daerah tidak bisa. Kepala daerah itu wakil pemerintah pusat di daerah. Dia kan sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan maka jadi milik semua orang, bukan milik satu partai lagi," ujar Gamawan sebelum rapat kerja dengan Komisi II DPR di Komplek Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut Gamawan, seyogyanya kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun wali kota harus taat kepada sistem nasional. Hal ini karena kepala daerah merupakan sub sistem nasional.

"Tapi kalau pribadinya mengatakan saya tidak sependapat, kalau sekadar itu saja ya silakan saja asal sebagai kepala daerah tidak mengambil tindakan-tindakan di luar itu," terangnya.

Sebagai contoh, Gamawan menyebut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Gamawan, sebagai pribadi Jokowi menolak kenaikan BBM, tetapi tidak sebagai gubernur.

"Pak Jokowi sendiri misalnya mengatakan beliau secara pribadi memang tidak sependapat tapi sebagai gubernur akan menjalankan," imbuhnya.