Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku telah mengatur sedemikian rupa pengelolaan dan pencairan dana bantuan sosial (bansos) di daerah-daerah. Menurut Gamawan, sangat kecil kemungkinan adanya peluang penyelewengan dana bansos di daerah.

"Kalau di daerah sudah kita atur sedemikian rupa. Sangat kecil peluang kalau mau menyimpang dengan aturan-aturan itu," ujar Gamawan, di KPK, Kamis (3/4).

Alasan Gamawan karena pencairan dana bansos harus terikat kontrak sesuai peraturan yang ada di Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Dalam pencairan pula, harus masuk program terlebih dahulu dan ada kesepakatan antara pemberi dan penerima.

"Karena harus ada kontrak, harus ada kesepakatan, pemberi dan penerima itu. Pertama dia harus masuk program. Dia harus masuk program," ujarnya.

Jika ada penyimpangan, nanti pun akan diperiksa oleh BPK. Dan pasti, lanjut Gamawan, akan ketahuan di mana dan siapa letak penyimpangan dana bansos tersebut.

"Kalau ada penyimpangan, nanti di akhir tahun akan diperiksa BPK, pasti ketahuan penyimpangan itu," ujarnya.

Gamawan juga merespon positif kepala-kepala daerah atas surat rekomendasi KPK melalui kementeriannya. Surat itu terkait dana bansos yang pos pengelolaannya berada di daerah tingkat 1.

"(Respon) Bagus. Karena KPK menyurati, saya juga mempertegas surat KPK itu. Sudah sebulan lalu (surat saya kirim)," ungkap Gamawan.

Menurut Gamawan, dari surat itu banyak kepala daerah kemudian menahan pencairan dana bansos. "Bahkan daerah sekarang banyak yang menahan. Pencairan dananya," ujarnya.

Gamawan mengatakan, dalam penyelenggaraan dana bansos di daerah-daerah, pihaknya bersama KPK dulu pernah berkoordinasi merumuskan Permendagri No 32 Tahun 2011.

"Kalau bansos untuk daerah, itu kita bersama-sama dengan KPK dulu merumuskan Permendagri 32 kemudian kita perbaiki lagi dengan Permendagri 39 juga dengan KPK," ujar Gamawan.