Mendagri Gandeng Polisi Selidiki 4 Desa Fiktif di Sulawesi Tenggara

Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian menggandeng Polri menyelidiki desa fiktif. Desa-desa disebut menerima aliran dana dari pemerintah.

Tito mengatakan, polisi telah menerjunkan tim mengusut desa fiktif. Menurut dia, ditemukan empat desa di Sulawesi Tenggara.

"Sudah sudah bergerak, tim kita sudah bergerak ke sana bersama Pemda provinsi, Kapolda Sultra Pak Merdisyam sudah tahu juga ini," kata Tito di Mako Brimob Kelapa Dua, Rabu (6/11).

Tito mengatakan, ada dugaan empat nama desa tidak mempunyai penduduknya tetapi diberikan anggaran.

"Ini kita cek, kita turunkan tim ke sana, mekanismenya selama ini kita serahkan provinsi untuk cek, kita enggak memiliki tangan langsung dari Mendagri yang harus cek 70 ribu desa se-Indonesia," ucap dia.

Karena itu, ia langsung menjalin kerjasama dengan Polda Sultra untuk mengecek kebenarannya. Ia menegaskan, sanksi hukum menanti penerimanya.

"Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai padahal enggak ada desanya tinggal proses hukum tindak pidana korupsi, kalau ada pemalsuan KTP fiktif maka pemalsuan KTP kenakan, pidana pemalsuan," ucap dia.

Tito meminta Kapolda menindak tegas para pelakunya. "Kalau memang fiktif, tindak saja. Baru perbaiki sistemnya," tutup dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kata Sri Mulyani, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

"Pokoknya kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya di mana dan bagaimana transfernya," sambung Sri Mulyani.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com