Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap perseteruan antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Ahok segera mencapai titik temu. Ia pun memberi waktu agar RAPBD DKI Jakarta bisa segera diputuskan. Jika tidak Depdagri akan memberikan opsi terakhir.

"Mudah-mudahan dua hari ini bisa diputuskan bersama dengan DPRD, jika tidak Depdagri yang akan musyawarahkan," kata Tjahjo usai menghadiri HUT Satpol PP di Lapangan Gasibu, Bandung, Selasa (3/3).

Dia mengkhawatirkan, jika pengesahan RAPBD ditunda-tunda akan mengakibatkan terlantarnya resapan anggaran 2015. "Yang penting jangan sampai menelantarkan anggaran 2015," jelasnya. Itu lanjut dia akan mengganggu proses pembangunan dan belanja pegawai.

Ihwal pelaporan Ahok ke KPK atas hak angket dia enggan mengomentari banyak. Pihaknya mengaku hanya melihat secara administrasi lantaran uang itu untuk kebutuhan masyarakat.

"Kami tidak ingin terlibat proses hukum. Yang penting secara administrasi sesuai aturan, sesuai undang-udang dan sesuai mekanisme. RAPBD itu harus disahkan dengan cepat karena ini menyangkut anggaran masyarakat," tandasnya.