Mendagri: Daerah Jangan Ragu Lakukan Percepatan Realisasi Penyerapan Belanja daerah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar daerah tidak ragu dalam melakukan percepatan terhadap realisasi penyerapan belanja daerah. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Daerah jangan ragu-ragu melakukan percepatan terhadap realisasi penyerapan belanja daerah," kata Tito pada Rakor melalui Video Conference dalam rangka Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui siaran telekonference, Jakarta, Kamis (27/8).

Dia pun menyoroti beberapa daerah yang belum merealisasikan anggaran belanjanya. Saat ini kata Tito presentase realisasi belanja masih di bawah 30 persen.

"Segera realisasikan anggaran. Tercatat 41 provinsi atau kabupaten/kota yang belum merealisasikan," ungkap Tito.

Permasalahan Rendahnya Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Tito menjelaskan ada beberapa permasalahan rendahnya realisasi pendapatan dan belanja daerah. Salah satunya yaitu pungutan potensi pajak dan retribusi yang kurang optimal akibat Covid-19.

"Pemerintah daerah (Pemda) terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki; terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat akibat berkurangnya penerimaan negara dampak dari pandemik covid-19," ungkap Tito.

Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu kepala daerah yang berhati-hati melakukan belanja memperhatikan cashflow pendapatan. Tito menjelaskan kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer yang berimbas pada pendanaan kegiatan bersumber dari dana transfer.

"Pemda cenderung melakukan lelang di triwulan 2 (dua) dan pihak ketiga cenderung menarik dana pembayaran kegiatan pengadaan pada akhir tahun," jelas Tito.

Strategi Agar Daerah Lakukan Percepatan Belanja

Tito pun memberikan beberapa strategi untuk para daerah agar melakukan percepatan. Mulai dari melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.

"Melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait," ungkap Tito.

Selanjutnya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kata Tito dalam upaya optimalisasi kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Kemudian, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

"Meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD; dan melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah," ungkap Tito.

Strategi Percepatan Penyerapan Belanja

Tidak hanya itu Tito juga memberikan strategi untuk percepatan penyerapan belanja daerah. Pertama kata dia yaitu melibatkan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan ekonomi daerah khususnya UMKM serta merevitalisasi sektor pertanian,

peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM.

"Guna meningkatkan daya beli masyarakat; Kedua, Meninjau ulang pelaksanaan kontrak kerja kegiatan yang berpotensi tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran serta menunda pelaksanaan kontrak kerja yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pemulihan ekonomi," ungkap Tito.

Tito juga meminta agar daerah melakukan reformulasi program dan kegiatan dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Mulai dari melakukan program padat karya tunai, mengutamakan sumber daya dan tenaga kerja lokal.

Daerah kata Tito bisa memberikan stimulus atau subsidi kepada pelaku UMKM dan koperasi melalui bank milik pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan produk unggulan daerah. Yaitu antara lain dengan pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha, pemberian pinjaman lunak, dan pemutihan utang pinjaman.

"Melaksanakan perluasan target atau sasaran pelaksanaan operasi pasar dan perluasan target atau sasaran penerimaan bantuan sosial," ungkap Tito.

Tito juga meminta agar daerah bisa merekapitulasi anggaran pada program dan kegiatan yang berpotensi memiliki daya serap rendah. Sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan langkah strategis percepatan pelaksanaan yang diiringi dengan penyiapan penghargaan dan sanksi.

"Mendorong peran serta APIP dalam memberikan asistensi dan pengawasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah," jelas Tito.

Berikut daerah yang belum merealisasikan anggaran belanja:

1. Kab. Deiyai 15,28 persen;2. Kab. Boven Digoel 16,46 persen;3. Kab. Tolikara 17,02 persen;4. Kab. Pegunungan Bintang 19,47 persen;5. Kab. Pulau Taliabu 19,90 persen;6. Kab. Mimika 20,83 persen;7. Kab. Jayawijaya 20,84 persen;8. Kab. Sorong Selatan 21,61 persen;9. Kab. Maybrat 21,98 persen;10.Kab. Sumba Barat Daya 21,99 persen;11.Kab. Supiori 22,43 persen;12.Kab. Sabu Raijua 23,05 persen;13.Kab. Yalimo 23,22 persen;14.Kab. Badung 24,61 persen;15.Kota Sorong 24,69 persen;16.Kab. Indramayu 24,96 persen;17.Kab. Manokwari 26,45 persen;18.Kab. Merauke 26,81 persen;19. Kab. Banjar 27,04 persen;20. Kab. Intan Jaya 27,37 persen21. Kab. Mamberamo Raya 27,62 persen;22. Kab. Nagekeo 28,04 persen;23. Kab. Puncak Jaya 28,29 persen;24. Kab. Bojonegoro 28,57 persen;25. Kab. Sarmi 28,62 persen;26. Kab. Mappi 28,65 persen;28. Kab. Timor Tengah Selatan 28,83 persen;29. Kab. Mamberamo Tengah 28,85 persen;30. Kab. Halmahera Timur 28,86 persen;31. Kab. Halmahera Barat 28,86 persen;32. Kab. Paniai 28,88 persen;33. Kab. Nias 28,88 persen;34. Kab. Pidie 28,93 persen;35. Kab. Pidie Jaya 28,99 persen;36. Kab. Nduga 29,23 persen;37. Kab. Muara Enim 29,57 persen;39. Kab. Kerinci 29,70 persen;40. Kab. Padang Lawas 29,75 persen;41. Kab. Kediri 29,75 persen;42. Kab. Muna Barat 29,86 persen;43. Kab. Biak Numfor 29,91 persen.