Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge. Kabar yang beredar, Wentius mundur karena ada warganya yang tewas tertembak.

"Sampai saat ini suratnya belum ada," kata Tito di Komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).

Tito mengatakan, Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kapolda Papua dan pihak setempat untuk menghubungi Wentius.

"Saya sudah telepon Kapolda Papua, Kabinda Papua, untuk menghubungi yang bersangkutan," ungkap Tito.

Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri Wentius. Setelah itu akan dilakukan proses klarifikasi.

"Kalau suratnya ada untuk mengundurkan diri kita lihat alasannya sudah tepat apa belum, ada proses," jelas Tito.

Sebagai informasi, Wakil Bupati Nduga Papua Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya. Wentius menyampaikan hal itu di hadapan masyarakat Nduga, Selasa 24 Desember 2019.

Wentius mengaku tak sanggup melihat sejumlah kekerasan hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil. Insiden ini juga menghilangkan nyawa ajudan dan sopir pribadi Wentius.

Dia akhirnya menyatakan mengundurkan diri saat melepas jenazah sejumlah korban yang tewas dalam aksi penembakan yang terjadi di Nduga pada akhir pekan lalu. Kekerasan di Nduga telah berlangsung sejak 2018 hingga saat ini.

Menko Mahfud Ada Manuver Politik

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menilai mundurnya Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, belum jelas masalahnya. Kabar yang beredar, Wentius mundur karena ada warganya yang tewas tertembak.

"Itu belum jelas juga. Dan kalau itu benar, itu bisa manuver politik saja kan," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (26/12).

Dia menegaskan, banyak kepala daerah di Jawa melakukan hal seperti itu. "Dan itu biasa saja," jelas Mahfud.

Mahfud meminta tak perlu disikapi secara luar biasa. Dan kemungkinan bagian dari manuver politik biasa.

"Jadi kita tidak usah menanggapinya, bahwa di sana sudah terjadi pengunduran diri, terjadi hal luar biasa karena Wakil Bupati mengundurkan diri, saya kira bagian dari manuver politik biasa saja, standar saja. Kita kan sudah biasa menghadapi hal-hal kaya gitu," pungkasnya.