Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencurigai masih banyak potensi penyimpangan anggaran di daerah. Hal lantaran dari sekian banyak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan daerah yang diterima Kemendagri, baru 33 persen yang dinyatakan benar.

"LPJ daerah baru 33 persen yang benar. Ini potensi (penyimpangan)," ujar Tjahjo dalam rapat koordinasi nasional dengan gubernur seluruh Indonesia di kantornya, Jakarta, Selasa (4/11).

Tjahjo mengatakan hal itu diperkuat dengan laporan dari seluruh BPKP di masing-masing provinsi. Menurut dia, hal itu hanya dapat dicegah melalui koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala kepolisian daerah (kapolda).

"Kita berharap tahun depan minimal 80 persen," kata dia.

Selanjutnya, Tjahjo menerangkan pihaknya akan mendorong untuk menciptakan transparansi anggaran pada pemerintah daerah. Langkah itu diharapkan dapat menciptakan penghematan anggaran yang dapat memberi dampak positif pada pembangunan.

"Termasuk juga di Kemendagri," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo juga menyoroti adanya ketidakseimbangan keuangan yang diterima antara provinsi daratan dengan kepulauan. Untuk itu, pihaknya akan mempercepat mekanisme pembagian keuangan antardaerah.

"Karena saat ini anggaran yang diterima Provinsi Maluku dengan Kabupaten Bogor, itu lebih tinggi Kabupaten Bogor," katanya.

Hari ini Mendagri menggelar rapat koordinasi nasional pertama Kabinet Kerja. Rapat ini diselenggarakan untuk menyinergikan kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Beberapa gubernur yang tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Di samping itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga hadir dalam rapat ini.