Mendagri: Banyak OTT Kepala Daerah It's Not A Surprise For Me
Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian tidak heran maraknya praktik korupsi oleh kepala daerah. Dia menilai, sistem pemilihan langsung membutuhkan biaya politik yang tinggi. Sehingga mantan Kapolri itu menyebut, penangkapan kepala daerah oleh KPK bukan sesuatu yang mengagetkan.
"Kalau bagi saya sebagai mantan Kapolri, ada OTT-OTT penangkapan kepala daerah buat saya it's not a surprise for me," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Modal Jadi Kepala Daerah Besar
Tito menyebut, untuk menjadi Bupati modalnya bisa mencapai Rp50 miliar. Sementara gaji kepala daerah dia contohkan, sekitar Rp100-200 juta per bulan saja tidak menutup pengeluaran sampai menjabat lima tahun. Karena itu, Tito mengatakan hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan korupsi.
"Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya ndak percaya," kata dia.
Maka itulah, Tito mempertanyakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena, dia menilai lebih banyak hal buruk sistem pemilihan secara langsung dengan biaya Pilkada yang tinggi.
"Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaDico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur
Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Ungkap Urgensi Pembentukan Dewan Aglomerasi di Jakarta
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya
Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Firli Bahuri Tersangka, Ganjar Pranowo: Ini Peringatan, Kekuasaan Cenderung Korupsi
"Ini alert (peringatan) buat kita semuanya, bahwa kekuasaan itu umumnya kecenderungan korupsi. Power tends to corrupt itu ada,” kata Ganjar
Baca Selengkapnya