Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akhirnya mencabut surat edaran yang mewajibkan jurnalis asing di Indonesia untuk mengantongi izin dari pemerintah. Pencabutan dilakukan Tjahjo setelah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini.

"Saya siang tadi sudah telepon Bapak Presiden, minta maaf dan siap salah sebagai Mendagri terkait surat edaran liputan wartawan asing di wilayah Indonesia tersebut yang sifatnya internal. Sudah kami (Kemendagri) cabut resmi sore ini," ujar Tjahjo di Jakarta, Kamis (27/8).

Tjahjo sempat dikecam oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) karena telah menerbitkan Surat Edaran 482.3/4439/SJ, yang mengharuskan jurnalis asing serta kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Indonesia adalah negara ramah dan bebas bagi jurnalis asing, sama seperti pers dalam negeri yang juga bebas menulis dan meliput mewawancarai setiap warga negara Indonesia secara obyektif.

"Kemendagri juga meminta pejabat Kemendagri dan pemda di daerah harus terbuka kepada pers Indonesia maupun pers asing untuk dapat menjelaskan apa yang dipertanyakan," ujarnya.

Sebelumnya, AJI menilai surat tersebut justru mengukuhkan ketertutupan akses bagi setiap jurnalis asing yang hendak meliput atau melakukan dokumentasi. Menurut Ketua Bidang Advokasi AJI, Iman D Nugroho, surat ini mencerminkan pemerintah yang tidak memahami prinsip kebebasan pers.