Mendagri akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kolaborasi Hingga Harus Dibina

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah ingin berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Dia mengaku sudah meminta kepada Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Plt. Dirjen Polpum) Bahtiar agar mendata Ormas mana saja yang bisa diajak berkolaborasi dengan pemerintah.

"Nanti saya minta Plt Dirjen Polpum kalau perlu dibuat klasifikasi berdasarkan variabel-variabel tertentu, ormas mana yang bisa diajak berkolaborasi, mana ormas yang perlu dibina dulu, mana ormas yang perlu diluruskan sebelum dibina," kata Tito seperti dilansir Antara, Selasa (26/11).

Dia mencontohkan jika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dianggap tidak memiliki kaki untuk turun ke masyarakat.

Tetapi, kata dia, ada anggaran untuk membuat program untuk masyarakat. Sehingga, salah satu alternatifnya adalah dengan menggaet Ormas sebagai kaki yang bergerak ke lapangan.

"Contohlah, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, misalnya, dia ada yang kurang. Nah ini bisa merangkul teman-teman Ormas untuk bergerak di bidang itu menjadi kaki untuk bergerak ke lapangan," ujar Tito.

Banyak Ormas Tak Paham Peran

Tito mengatakan seringkali banyak Ormas yang tidak mengetahui peran sentralnya. Padahal, Tito mengatakan peran Ormas sangat penting sekali.

Oleh karena itu, kata Tito, pemerintah melalui Kemendagri ingin memberdayakan Ormas-ormas yang ada saat ini dengan sejumlah cara. Pertama, Kemendagri akan mendorong lahirnya Ormas-ormas yang positif.

"Di Indonesia ini banyak sekali Ormas-ormas yang positif. Tadi kita lihat di dalam, ada yang bergerak di lingkungan hidup, macam-macam. Mungkin itu tidak tersentuh pimpinan (negara)," tutur Tito.

Mantan Kapolri itu mengatakan jika ormas-ormas positif semakin banyak, maka pembangunan akan lebih cepat berjalan. Kedua, pihaknya akan mencoba membuat suatu payung hukum kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pembinaan Ormas.