Merdeka.com - Hari ini, Kamis (21/8), Mahkamah Konstitusi (MK), akan memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2014. Untuk menjaga kondusifitas, seluruh daerah diinstruksikan untuk melakukan pengamanan, termasuk di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dan untuk mengawal hasil putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) itu, Polrestabes Surabaya menerjunkan 3.094 personelnya. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti mengatakan, ribuan personel yang diturunkan itu, merupakan personel gabungan dari Polda Jawa Timur, Polres dan Polsek jajaran, TNI dan Pemkot Surabaya.

"Ada tiga titik utama yang diamankan, yaitu KPU Jatim, KPU Surabaya, dan Bawaslu," terang Suparti.

Selain tiga titik itu, lanjut dia, ada 10 obyek vital yang juga mendapat pengawalan ketat, yaitu Gedung Pemkot Surabaya, Gedung Grahadi, Kantor Gubernuran, DPR Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Gedung TVRI, dan RRI.

"Kemudian tujuh titik pusat perekonomian, bisnis dan keramaian, seperti mal, bank, pasar dan lain-lain. Kami juga melakukan tujuh penyekatan jalan keluar-masuk Surabaya," katanya.

Tujuh penyekatan jalan itu di antaranya, pintu masuk kota sisi selatan, yaitu Bundaran Waru dan Rungkut. Kemudian pintu masuk dari Jembatan Suramadu, Romokalisari, Karang Pilang dan beberapa lokasi lain.

"Sistem pengamanan akan kita lakukan, baik terbuka maupun tertutup," tandas dia.

Seperti diketahui, pada Pilpres 9 Juli lalu, yang diikuti dua kandidat, yaitu pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Jokowi - JK keluar sebagai presiden terpilih.

Namun, kubu Prabowo-Hatta, menengarai kemenangan Jokowi - JK penuh dengan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Mereka pun melayangkan gugatan ke MK dan DKPP. Dan hari ini, tanggal 21 Agustus, setelah menjalani beberapa kali sidang, MK akan memutuskan hasil sidang yang digelarnya.