Merdeka.com - Bambang Siswanto kuasa hukum PT Bumi Gas Energi (BGE) mengatakan bahwa kliennya mempunyai hak untuk mengelola panas bumi di Patuha, Jawa Barat dan Dieng, Jawa Tengah. Padahal, pihaknya sudah mendapat kepastian hukum.

"Klien kami sudah menderita kerugian sangat besar, potential loss dalam kasus ini. PT BGE sebagai pionir dan investor 12 tahun yang lalu telah mempunyai visi dan misi dalam pengembangan energi alternatif atau energi terbarukan. Semestinya klien PT BGE mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam pengembangan proyek itu. Bukan sebaliknya klien kami menjadi korban penipuan PT GDE," kata Bambang saat konferensi pers di Resto Sari Kuring, Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut dia, pihaknya menang tender karena sudah keluar putusan Peninjauan Kembali (PK) No.143 PK/PDT.SUS-ARBT/2013 yang diterbitkan 20 Februari 2014 jo PK No. 586 K/PDT.SUS/2012 tertanggal 24 Oktober 2012. PK bernomor 143 itu mengabulkan permohonan PT BGE dan membatalkan putusan PN Jakarta Selatan No.194/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 Mei 2012.

"Putusan PK No.143 itu, MA juga mengabulkan permohonan pembatalan dari PT BGE sebagai pemohonan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANI tanggal 11 Juli 2008 bernomor 271/XI/ARB-BANI/2007," ujarnya.

Lanjut dia, Mahkamah Agung juga menolak permohonan PT Geo Dipa Energi (Persero) yang menjadi termohon dalam sengketa itu.

"MA juga menghukum para termohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 500.000," jelasnya.

Namun, dia menambahkan, proyek itu belum bisa dikelola BGE seperti tender yang dimenangkan pada tahu 2003 lalu. Bahkan, panas bumi di Patuha, Ciwidey, Bandung, sudah dikerjakan perusahaan asal Jepang, Marubeni dengan konsorsium PT Matlamat Cakra Canggih (MCC) yang mana pemegang sahamnya adalah Marubeni Corporation dan PLN.

"Kami sudah bernegosiasi dengan PT GDE untuk membayar semua biaya-biaya pengembangan proyek di Patuha yang sudah dikeluarkan pihak terkait yang mendapatkan dana pinjaman dari PT BNI," tuturnya.

Dia menambahkan, proyek itu diperlukan demi tercapainya keinginan pemerintah untuk segera memberdayakan energi alternatif yang bersumber dari panas bumi itu.

"Kami mendesak agar PT GDE segera mematuhi putusan PK yang telah dikeluarkan MA per tanggal 20 Februari 2014 itu. Yakni kontrak No. KTR 001/GDE/II/2005 tertanggal 1 Februari 2005 antara PT GDE dengan PT BGE berlaku kembali dengan merevisi kontrak," ucapnya.