Menakar Untung Rugi Jakarta Lockdown

Merdeka.com - Desakan agar pemerintah segera melakukan lockdown DKI Jakarta menggema. Pasalnya, Jakarta merupakan daerah dengan jumlah kasus virus corona terbanyak di Indonesia.

Saat ini, Indonesia mengonfirmasi ada 1.285 kasus positif terinfeksi virus bernama Covid-19 itu. 114 Di antaranya meninggal, 64 sembuh.

Dari ribuan kasus itu, Jakarta ada di peringkat pertama. Dengan jumlah kasus positif sebanyak 643. 63 Pasien meninggal, 43 berhasil sembuh.

Lockdown Jakarta diharapkan sejumlah pihak bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 keluar daerah. Terutama untuk daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang.

Jika permintaan lockdown dikabulkan, bagaimana dampak terhadap sektor ekonomi dan sosial?

Distribusi Pangan Bisa Terganggu

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan langkah lockdown bisa membahayakan ketersediaan pangan di ibu kota. Sebab, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok didistribusi dari daerah luar Jakarta.

Jika lockdown dilakukan maka seluruh akses masuk ke Jakarta ditutup. Dengan demikian, distribusi pangan tak bisa dilakukan lagi.

Sementara Jakarta menyumbang 20 persen total inflasi nasional. Jika barang susah masuk, maka akan terjadi kelangkaan inflasi nasional sepanjang 2020.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI menyentuh angka negatif jika lockdown direalisasikan.

"Yang rugi adalah masyarakat sendiri," katanya.

Buruh Bisa Kelaparan

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan melakukan lockdown DKI Jakarta. Ia mengatakan lockdown bisa berdampak buruk pada buruh.

"Karena itu (lockdown) bisa saja menjadi jebakan batmen sejumlah orang tanpa memperhitungkan secara mendalam dampaknya. Misalnya ribuan buruh harian yang bekerja di pelabuhan, terminal, pasar, bandara. Mereka kerja hari ini untuk biaya hidup makan dan minum hari ini dan maksimal besok," ujar Kamrussamad, Rabu (18/3).

Lockdown tidak memberikan angin segar bagi buruh. Justru sebaliknya mereka akan kelaparan karena tak lagi bisa bekerja.

"Jika mereka dilarang kerja selama 15 hari maka bisa dipastikan hari ketiga mereka sudah utang di warung untuk kebutuhan makan. Dan jika warung tidak sanggup lagi maka mereka akan kelaparan," tegasnya.

Lockdown Memicu Gejolak Sosial

Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad juga meminta pemerintah tak terburu-buru melakukan lockdown Jakarta. Ia mengingatkan besarnya potensi gejolak sosial jika lockdown direalisasikan.

"Ingat potensi gejolak sosial bisa muncul, karena bagi rakyat kecil mati kelaparan adalah hal konyol di negeri yang kaya ini," ujarnya.

Kamrussamad melihat rakyat cenderung tak terima jika di lingkungannya ada yang meninggal karena kelaparan. Berbeda dengan kondisi di mana seseorang meninggal karena ditimpa penyakit.

Bila lockdown terjadi dan masyarakat meninggal karena kelaparan maka besar kemungkinan akan terjadi konflik di lingkungan masyarakat.

"Kelaparan dan kemudian mati karena lockdown, rakyat tidak akan bisa terima," pungkasnya.

Lockdown Tekan Angka Kematian Covid-19

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah yang lebih tepat untuk menangani pandemi Corona. Sebab rasio kematian yang tinggi.Fadli menyinggung tingginya jumlah kematian akibat Corona di Itali. Menurutnya, hal itu disebabkan karena pemerintah Itali terlambat melakukan lockdown."Sebagaimana yang banyak kita ketahui, salah satu sebab kenapa Italia kini mengalami kondisi lebih buruk dari Cina adalah karena pada mulanya mereka terlalu menganggap remeh wabah Covid-19. Mereka terlambat melakukan lockdown, sehingga pada akhirnya virus menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah melebihi kapasitas perawatan yang bisa disediakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3).Menurutnya, jika Presiden Jokowi masih bertahan pada pola penanganan seperti hari ini, tak menutup kemungkinan situasi Indonesia mengikuti Itali."Jika kita masih bertahan dengan pola koordinasi yang telah diterapkan selama seminggu terakhir, bukan tak mungkin kita akan mengalami situasi yang lebih buruk dari Italia dalam beberapa minggu ke depan," ucapnya.Ketua BKSAP DPR itu membandingkan data terjangkit di Wuhan, Cina dengan Jakarta. Wuhan, kata Fadli, mencapai 495 orang sementara Jakarta sedikitnya 304. Fadli mendorong pemerintah supaya menerapkan langkah yang drastis melihat momentum tersebut."Ini adalah titik kritis untuk segera memulai sebuah kebijakan drastis," kata dia.

Lockdown Selamatkan Ekonomi Jangka Panjang

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim, mengatakan pemerintah harus melakukan lockdown sebagian ataupun seluruh wilayah jika ingin menekan dampak peningkatan pasien terhadap ekonomi Indonesia. Secara jangka pendek memang akan membuat ekonomi terkontraksi. Namun, dalam jangka panjang akan membantu ekonomi."Perlu (lockdown). Secara jangka pendek memang menghancurkan ekonomi, secara jangka panjang bagus untuk ekonomi. Kalau panik pasti ada, saat lockdown tapi seterusnya akan biasa saja," ujar Ibrahim kepada media di Jakarta, Rabu (25/3).