Merdeka.com - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan. Pertanyaan yang muncul, apakah KPK justru 'ompong' setelah revisi Undang-Undang KPK. Salah satu tolak ukur yang dipakai yakni penuntasan kasus-kasus korupsi di tanah air.

Hingga kini ada dua nama yang masih buron dan belum kunjung ditemukan. Dua orang tersebut yakni Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Harun Masiku.

Nurhadi diketahui menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp46 miliar. Saat ini, keberadaan Nurhadi masih belum diketahui. KPK bahkan memasukkan Nurhadi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sementara Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW). Hingga kini keberadaan Masiku masih belum diketahui.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman menegaskan bahwa menemukan dua buronan tersebut merupakan ujian bagi KPK. Dua orang itu harus ditemukan agar Komisi Antirasuah tersebut dapat membantah persepsi masyarakat bahwa KPK 'ompong'.

"Karena itu ini ujian bagi KPK. Apakah dia lolos atau tidak. Apakah benar seperti yang dipersepsikan publik bahwa KPK versi baru ini memang 'ompong'. Memang lemah. Apabila mereka gagal mendapatkan orang-orang ini, maka benarlah kesimpulan bahwa KPK versi baru ini memang sengaja dilemahkan," kata dia, ditemui, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2).

Benny kemudian berfokus pada kasus terbaru, yakni Harun Masiku. Kasus Masiku, kata dia, merupakan meja pertaruhan KPK. Apakah nanti KPK akan sukses menang atau justru kalah.

"Ini ujian berat bagi KPK versi baru. Apabila dapat dia (Masiku), maka lolos lah KPK. Apabila kalah, ya sudah," tegas Benny.

Secara pribadi, Benny meragukan bahwa Masiku benar-benar melarikan diri. Dia justru menduga bahwa Masiku disembunyikan.

"Jadi menurut saya, di zaman begini, susah dipercaya bahwa Masiku ini melarikan diri atau bersembunyi. Di zaman begini ini, lebih tepat kalau Masiku itu disembunyikan. Dugaan saya disembunyikan," ungkapnya.

"Mengapa disembunyikan? Karena ada kepentingan di situ. Apa kepentingannya, bisa saja mendelegitimasi pemilu kali lalu. Karena itu Masiku ini kan berkaitan dengan penyuapan kepada KPU," imbuhnya.

Dia mengharapkan KPK tak bekerja sendiri dalam upaya menemukan Masiku. Bila perlu KPK bisa menggandeng Polri hingga Badan Intelijen Negara.

"Kalau minta bantuan Kapolri itu kan sudah berapa Polsek. Polres saja mungkin 500-an. Katakanlah setiap Polres punya 10 Polsek. Sudah 5.000 itu. Masa enggak dapat Masiku," tandasnya.