Melihat Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM

Merdeka.com - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sorotan publik. Sinyal kenaikan itu telah diungkapkan pemerintah lantaran harga minyak dunia yang terus merangkak naik.

Pemerintah sudah berulang kali memberikan sinyal bahwa keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibanding dengan negara lain, harga BBM di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan. Anggaran pemerintah pun sudah berat untuk menyubsidi BBM.

"Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Hingga kini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.

"Kita harus siap-siap karena subsidi kita sudah Rp502 triliun," kata dia.

Menko Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. Namun, dia menyatkan telah mengutus timnya untuk menghitung potensi kenaikan inflasi yang bisa terjadi saat harga BBM pertalite dan solar dinaikkan. Mengingat kenaikan harga BBM bisa merambat pada sektor-sektor lainnya.

Subsidi 25 Persen Pendapatan APBN

Sementara, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali memberikan sinyal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menyebut tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp502 triliun hanya untuk menahan kenaikan harga BBM dari harga keekonomiannya.

Mewakili Presiden Joko Widodo dia pun meminta masyarakat memahami kondisi keuangan negara terkait subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tidak bisa lebih lama menahan kenaikan harga BBM di tingkat konsumen karena harga minyak dunia terus meroket.

"Pak Jokowi mengerti rakyat di bawah, tapi sebagai rakyat kita harus mengerti keuangan negara," ungkapnya.

Bahlil mengatakan, jika pemerintah terus menekan harga BBM, anggaran subsidi bisa jebol hingga Rp600 triliun. Sementara pendapatan negara tahun ini diperkirakan sebesar Rp 2.350 triliun.

"Jadi kalau Rp600 triliun dipakai subsidi, artinya 25 persen pendapatan APBN kita hanya untuk subsidi," kata Menteri Bahlil.

Siapkan Alternatif

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa alternatif terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pilihan harus dibuat mengingat harga minyak dunia terus melambung tinggi dan biaya subsidi energi pemerintah telah mencapai Rp502 triliun.

"Skemanya pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif," kata dia.

Airlangga mengaku dalam waktu dekat beberapa alternatif tersebut akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu, baru akan ditentukan kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjaga keuangan negara dari dampak krisis energi.

"Tentu kita akan dalam waktu dekat dilaporkan kepada Bapak Presiden," ucapnya.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini enggan membeberkan skema alternatif yang dibuat pemerintah, termasuk waktu pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi di tingkat masyarakat.

"(Pengumuman) menunggu dari skenario yang diambil nanti," pungkasnya.

Harus Hati-Hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun buka suara mengenai rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia menyebut, kenaikan BBM menyangkut hajat orang banyak sehingga harus diputuskan secara hati-hati.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati," katanya.

Kepala negara mengatakan, dampak dari rencana kenaikan BBM mesti dikalkulasikan. Jangan sampai berimbas pada daya beli masyarakat.

"Dikalkulasikan dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujarnya.

Jokowi meminta pihak terkait untuk menghitung dampak kenaikan BBM sebelum mengeluarkan keputusan.

"Menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi, semuanya suruh saya menghitung sebelum diputuskan," ucap Jokowi.