Mayor Teddy di Barisan Tim Prabowo saat Debat Capres, Bawaslu: Bukan Tim Kampanye

"Bahwa sebagaimana diketahui paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga yang bersangkutan dilarang untuk menggunakan fasilitas dalam jabatannya," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Selasa (19/12).

"Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara yang dimaksud sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," sambungnya.

Sehingga, kehadiran Mayor Teddy pada kegiatan debat pada 12 Desember 2023 di KPU disebutnya dalam kapasitas sebagai petugas pengamanan.

"Bahwa nama Saudara Mayor Teddy Indra Wijaya bukan termasuk tim pelaksana kampanye pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)," sebutnya.

"Sebagaimana ketentuan dengan ancaman pidana Pasal 280 Ayat (3) Juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," ujarnya.

Hingga kini, pihaknya telah melakukan kajian dan koordinasi dengan TNI sesuai dengan MoU atau nota kesepahaman berkaitan dengan neteralitas ASN TNI dan Polri.

Terkait dengan koordinasi, pihaknya hanya baru melakukan secara lisan saja. Sehingga, masih ada waktu untuk memberikan surat resmi kepada TNI perihal itu.

"Tergantung dari hasil kajian kami yang saat ini masih dilakukan. Dalam waktu dekat, dua tiga hari ini (koordinasi). Kita punya waktu lima hari maksimal. Sudah mulai koordinasi, tapi surat belum kami lanjutkan ke Mabes," pungkasnya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Erwin Aksa menyatakan, Teddy tak masuk ke dalam struktur TKN Prabowo-Gibran. Menurutnya, kehadiran Teddy di KPU untuk menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo.

"Enggak, enggak, enggak ya dia sespri atau ajudan," kata Erwin melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (18/12).

Namun, Erwin menyerahkan kepada Bawaslu jika ada pembahasan perihal kehadiran Teddy di debat capres. Dia menekankan Bawaslu memang memiliki hak untuk mengawasi jalannya proses pemilu.

"Oh iya enggak apa, Bawaslu kan punya hak untuk mengawasi nanti Bawaslu melaporkan kepada TNI," ujarnya.

Erwin menjelaskan, Teddy tidak boleh ikut mengatur kegiatan kepemiluan dan hanya boleh menjalankan tugasnya sebagai ajudan Prabowo.

Dia mengatakan, netralitas anggota TNI sudah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI dan PKPU 15/2023 tentang Kampanye Pemilu. Dalam aturan itu, prajurit TNI dilarang ikut dalam kegiatan politik praktis, termasuk ikut sebagai timses salah satu paslon di pemilu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengatakan, kehadiran Teddy saat debat capres perdana itu tidak mewakili institusi TNI. Melainkan menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo.

Julius menyebut, tugas Teddy sebagai ajudan tidak mempengaruhi proses Pilpres 2024.

Apalagi, saat menghadiri debat capres, Teddy tidak memakai seragam TNI.

"Akan berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalkan karena kehendaknya sendiri lalu ikutan kampanye dan akan salah jika yang bersangkutan gunakan seragam militer saat itu," tegas Julius.

"Kehadirannya tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik, yang bersangkutan hanya memposisikan dirinya sebagai ajudan tidak lebih," sambungnya.