Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng.

Ketua Majelis Hakim Haswandi menyatakan, sebab penolakan karena materi eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu melampaui aturan dibolehkan dalam undang-undang.

"Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan terdakwa dan eksepsi oleh tim penasihat hukum. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum pada KPK terhadap terdakwa Andi Mallarangeng adalah sah menurut hukum dan menjadi dasar pemeriksaan perkara," kata Hakim Ketua Haswandi, saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (1/4).

Menurut Hakim Ketua Haswandi, materi keberatan Andi keluar dari ketetapan diatur dalam Pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut dia, menurut pasal itu materi eksepsi dibatasi hanya seputar surat dakwaan kabur, tidak jelas, dan tidak cermat sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili terdakwa.

"Memperhatikan eksepsi terdakwa, ternyata eksepsi terdakwa tersebut hanyalah membantah isi atau materi dakwaan yang merupakan materi pokok perkara di luar dari materi eksepsi. Dengan demikian eksepsi harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak," ujar Hakim Ketua Haswandi.

Hakim Ketua Haswandi menyatakan sidang Andi bakal dilanjutkan pada Senin pekan depan. Agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dihadirkan jaksa penuntut umum.