Merdeka.com - Ratusan orang dari satuan pelajar dan mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) menggeruduk Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Kamis (30/6). Kedatangan mereka itu mendesak agar Pemerintah Provinsi Sumut segera mencabut izin dari dua outlet Holywings yang ada di Kota Medan. Holywings menjadi perhatian publik lantaran promosi minuman keras yang mencatut nama Muhammad dan Maria.

"Kami sampaikan pertama kepada Pak Gubernur untuk mencabut izin dari Holywings," kata pimpinan aksi, Fahrul Hafizh Effendi.

Dia menilai Holywings telah melukai hati umat Islam dan Nasrani karena promosi yang dibuat terkait minuman keras. Untuk itu Pemprov Sumut diminta untuk mencabut izin operasional Holywings di Kota Medan.

"Holywings sudah menistakan agama dan memecahkan kerukunan agama di Indonesia. Berdalih promosi minuman dengan atas nama Muhammad dan Maria. Tidak ada tawar-menawar, tutup Holywings," terang Fahrul.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, yang menemui para demonstran menerima tuntutan dari massa aksi.

"Kami sempat menerima apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kami menerima terkait dengan penyampaian mereka (untuk) Holywings, hampir semua daerah merespons hal yang sama," ujarnya.

Lanjut pria yang kerap disapa Ijeck itu, tempat hiburan di Sumut diminta untuk tidak menyinggung isu SARA ketika menjalankan bisnisnya.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengusaha jangan berbau SARA. Silakan berusaha jangan berbau SARA. Tidak terjadi kembali, cukup Holywings. Jangan sampai menjadi perpecahan," katanya.

Bukan hanya itu, Ijeck juga meminta agar Sapma PP Sumut menyerahkan langkah selanjutnya kepada pemerintah terkait rencana menutup Holywings.

"Biar kami pemerintah bekerja dan mengevaluasi. Serahkan kepada pemerintah," ucapnya.

Kemudian, Ijeck menjelaskan terkait perizinan usaha tempat hiburan malam berada di naungan pemerintahan kabupaten kota. Kendati demikian, tuntutan para demonstran akan disampaikan ke Pemerintah Kota Medan.

"Ini karena kaitan perizinan ada di Kabupaten Kota, kita tidak dari provinsi tidak bisa melangkahi kebijakan dari kabupaten kota bekerja dulu. Kami akan lakukan evaluasi bersama," tandasnya.