Merdeka.com - Mantan Wakil Kepala Sekolah, T, yang diduga menjadi pelaku pencabulan siswinya diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa (5/2) kemarin. T pun diperiksa selama 14 jam dan ditanya dengan puluhan pertanyaan oleh penyidik.

Kuasa hukum T, Sahbudin Bailangu, mengatakan kliennya diperiksa penyidik dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB. "Jam 12 malam selesainya. Sekitar 20-an pertanyaan yang ditanya penyidik," ujar Sahbudin, saat dihubungi, Rabu (6/3).

Pemeriksaan, lanjut Sahbudin, seputar identitas T dan juga permasalahan yang dituduhkan. Namun, Sahbudin enggan menjelaskan lebih lanjut. "Yang dituangkan dalam BAP, bahwa dia (T) tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan," ucapnya lagi.

Dalam pembelaannya, pihak T menyerahkan tiga buah dokumen dan tidak mengajukan saksi. "Kita serahkan beberapa dokumen kira-kira berjumlah tiga. Kita juga tidak menghadirkan saksi. Jadi dokumen tersebut dan keterangan dari Pak T lah yang kita gunakan. Karena ya memang kalau pak T tidak merasa bersalah untuk apa juga membela mati-matian. Kita bicara sesuai fakta saja," papar Sahbudin lagi.

Dijelaskan Sahbudin, T sendiri sudah mengundurkan diri dari sekolah tempatnya bekerja. "SK-nya Jokowi itu kan bilang T dipecat, tapi SK yang dikeluarkan Kepsek menyatakan bahwa T mengundurkan diri. SK dari Kepsek itu keluar sebelum pernyataan dari Jokowi," imbuh Sahbudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, keluarga MA melaporkan seorang mantan Wakil Kepala Sekolah berinisial T terkait dugaan laporan pelecehan seksual dengan modus mengancam memberikan nilai pelajaran yang rendah. MA melaporkan T ke Polda Metro Jaya, 9 Februari 2013, setelah pihak keluarga mencurigai psikologis siswa kelas XII SMA tersebut berubah dalam kesehariannya.

Berdasarkan keterangan laporan, saat menjabat Wakil Kepala Sekolah, T telah melakukan empat kali pelecehan seksual terhadap MA dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2012.

Jika terbukti melakukan pelecehan seksual, T akan dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2003 dengan ancaman 15 tahun penjara.