Merdeka.com - Belasan mantan pecandu narkoba mendatangi Puskesmas di Jalan Jagir Surabaya, Jawa Timur, Senin (25/6) siang. Mereka menuntut pihak Puskesmas menyediakan fasilitas Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai Permenkes Nomor 1305 Tahun 2011 tentang Penetapan IPWL dan Nomor 2171 tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Para mantan pecandu yang tergabung dalam aktivis Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) itu, juga meminta pemerintah agar melindungi korban napza dan mendukung wajib lapor para pecandu. Sebab, kata juru bicara PKNI, Abdul Aziz, sesuai UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada pembedaan antara pengedar dan pemakai.

"Pengedar bisa dikenai sanksi pidana, sedangkan pemakai bisa menjalani rehabilitasi di institusi yang ditunjuk negara," katanya.

Menurut Aziz, di Jawa Timur sendiri ada sepuluh lembaga yang ditunjuk negara untuk melayani wajib lapor para pecandu. Empat di antaranya berada di Surabaya, yaitu Puskesmas Jagir, Puskesmas Manukan, RSUD dr Soetomo, dan RSJ Menur. Sedangkan di Malang, Puskesmas Kendalsari, RSUD dr Syaiful Anwar, RSJ Lawang, dan di Madiun ada RSUD dr Soedono.

"Tapi kenyataannya, tidak semua instansi yang ditunjuk menteri Kesehatan (Menkes) itu, menerima pemakai narkotika wajib lapor," keluh dia.

Senada dengan Aziz, aktivis East Java Action (LSM yang menangani pecandu narkotika), Rudhy Wedhasmara mengatakan, dari empat lembaga yang ditunjuk Menkes itu, hanya RSUD dr Soetomo dan RSJ Menur yang sudah siap.

"Dua rumah sakit ini, dikelola Pemprov Jawa Timur. Saat ini RSUD dr Soetomo menangani sekitar 70 pecandu, sedangkan RSJ Menur menangani sekitar 30 pecandu," tambahnya.

Sedangkan Puskesmas yang dikelola Pemkot Surabaya (Puskesmas Jagir dan Manukan), kata Rudhy, meski secara infrastruktur memiliki layanan rehabilitasi sudah memadai tapi, dua Puskesmas itu menyatakan belum siap.

"Sampai sekarang mereka menyatakan belum siap. Padahal para pemakai narkoba yang berniat sembuh di Surabaya sangat membutuhkan layanan itu," keluh dia.

Pihak Puskesmas beralasan belum memiliki infrastruktur yang memadai. "Alasan lain adalah soal otonomi daerah," tambahnya.

Menurut Rudhy, rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, mutlak dibutuhkan agar para pecandu bisa lepas dari ketergantungan.

"Secara medis, hal itu bisa dilakukan dengan terapi methadone. Jika dalam masa rehabilitasi mereka tertangkap polisi dan di penjara, proses rehabilitasi ini, bisa gagal dan berdampak buruk pada kesehatan pecandu," jelas Rudhy.