Mantan Pangkostrad: Usulan wakil panglima jangan dibawa ke politik
Merdeka.com - Wacana Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ingin posisi Wakil Panglima TNI diaktifkan kembali, diamini oleh Mantan Pangdam dan Pangkostrad, Letjen TNI (Purn) Djaja Suparman. Menurutnya, apa yang diminta Moeldoko itu merupakan hal yang wajar, mengingat posisi Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan mutlak untuk mendampingi kinerja Panglima TNI.
"Ya itu memang kebutuhan kok, kenapa dipermasalahkan. Kita ini rusak karena opini dan traumatik yang tidak jelas. Saya saja sudah menyarankan agar ada Wakil Panglima TNI dari dulu," kata Djaja saat ditemui dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
"Karena Panglima kan harus selalu ada, sementara jika panglima sedang ada kesibukan bersama presiden atau ada kepentingan lain, kan tentara tetap harus ada yang mimpin buat ngendaliin pasukan. Bahas strategi, baca pergerakan musuh, kan harus ada yang bertanggung jawab mengaturnya," katanya menambahkan.
Djaja yakin bahwa posisi Wakil Panglima itu nantinya akan makin meningkatkan kinerja TNI dari aspek internalnya. Karena masalah kepemimpinan merupakan salah satu substansi primer di dalam dunia kemiliteran.
Maka dirinya meminta kepada sejumlah pihak, agar jangan terlalu mempermasalahkan inisiatif Moeldoko tersebut, apalagi mengait-ngaitkannya dengan urusan politik.
"Akan sangat membantu Panglima TNI dalam menjalankan tugas-tugas. Selama ini, jika Moeldoko berhalangan hadir dalam suatu acara, kan tidak ada yang bisa mewakilkan. Namun dengan adanya wakil panglima, dapat digantikan karena wewenangnya sama dengan Panglima TNI," kata Djaja.
"Jadi harus ada yang nunggu dan bertanggung jawab. Maka Wakil Panglima itu penting lah. Jadi kalau nggak tahu kepentingannya jangan mengomentari, apalagi dibawa-bawa ke politik, jangan itu. Profesional aja lah," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh soal Hak Angket Pemilu: Wajib untuk Menghormati, Kita Support
NasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPaspampres Tertinggi & Gagah Bertemu Perwira yang Dibanting Kapolri, Ngajak Ngopi Bareng
Momen pertemuan Lettu Windra Sanur dengan Kombes Yudhi Sulistianto Wahid.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaGanjar di Sidang MK: Demokrasi Bisa Dinodai Mereka yang Hanya Peduli Kekuasaan
Ganjar Pranowo menyatakan, pemimpin harus mendahulukan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi penguasa.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Prabowo-Gibran Minta Pendukungnya Tidak Membalas Ketika Dihujat
Menurut Tim 02, Prabowo sudah dari jauh-jauh hari mengatakan tak perlu membalas hujatan dari siapapun.
Baca SelengkapnyaGeramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Geramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Baca SelengkapnyaKejaksaan Mengabulkan Penangguhan Penahanan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji
Mahfuddin menjelaskan, Indra tetap dikenakan wajib lapor secara berkala kepada pihak Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnya