Merdeka.com - Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI (Purn) Djadja Suparman terseret kasus dugaan korupsi tanah. Jenderal bintang tiga ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya dalam perkara tukar guling lahan milik milik Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya.

Oditur Militer Tinggi Letjen TNI Sumarsono menjelaskan Djaja terlibat dalam dugaan korupsi dana tukar guling tanah seluas 8,8 hektare senilai Rp 13,3 miliar di Dukuh Menanggal, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, pada 1998. Ketika itu terdakwa masih menjabat Pangdam Brawijaya.

"Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran dalam pelepasan tanah tersebut, karena dinilai masih belum mendapatkan izin dari Menteri Keuangan maupun Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad). Padahal, dalam prosedur hibah ataupun tukar guling, kewenangan Pangdam sebatas mengusulkan," katanya.

Dalam perkara tersebut, terdakwa dijerat dengan pasal 1 ayat 1 A jo pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengacara terdakwa, Samiaji, dari Lembaga Bantuan Hukum Pancasila menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut dan langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

"Keterangan yang diberikan oditur militer sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada. Kami menunggu tanggapan balik dari oditur mengingat kasus ini sudah cukup lama," ujarnya.

Perkara tersebut, kata dia, sudah bergulir lebih dari 30 bulan dan justru terdakwa yang aktif untuk menanyakan waktu sidangnya.

"Terdakwa sering menanyakan kepada institusinya tentang waktu dimulainya persidangan perkaranya. Ini terlihat aneh," ucapnya.

Sementara itu, Djadja menyatakan tidak ada tukar guling dalam perkara yang dituduhkan kepadanya.

Jenderal yang pensiun pada 2006 itu menjelaskan, dirinya pernah mengajak BPK dan KSAD untuk menyamakan persepsi soal pelepasan aset tentara tersebut.

"Namun, itu tak dituruti. Saya tidak korupsi. Saya tidak mengerti dakwaan oditur. Mengapa saya dinyatakan menggunakan uang ganti rugi untuk kepentingan pribadi," katanya.

Sidang yang cukup menarik pengunjung itu dilanjutkan pekan depan 29 April 2013.