Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono sebagai saksi ahli dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik yang digelar DKPP. Harjono dihadirkan untuk memberikan penjelasan mengenai pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU.

Menurut Harjono, pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU tidak harus terlebih dahulu izin Mahkamah Konstitusi. Sebab, kata dia, pembukaan kotak suara juga biasa dilakukan KPU ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah ataupun pilpres tahun-tahun lalu.

"Enggak harus (izin MK). Dari dulu sudah dipraktikkan, sudah banyak pilkada gitu. Yang dilakukan KPUD-KPUD ya mbuka'i kotak suara. Darimana C1 dia dapatkan? ya pasti dari kotak suara," kata Harjono di sela-sela sidang DKPP di Gedung Kementerian Agama, Jumat (15/8).

Pembukaan kotak suara sejak dulu pemilihan umum tidak menjadi soal. "Praktiknya kan KPU buka kotak suara terus. Dari pilkada juga buka, enggak usah diperintah. Dari pilpres dulu juga buka," tegasnya.

Pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU dipersoalkan oleh Kubu Prabowo - Hatta. Pembukaan kotak suara tersebut dianggap melanggar aturan karena kotak suara sudah menjadi bagian alat bukti di Mahkamah Konstitusi.