Merdeka.com - Irianto MS Syafiuddin alias Yance terdakwa pembebasan tanah pembangunan PLTU Batubara, di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan Bupati Indramayu ini dinilai melakukan korupsi hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,2 miliar.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi pembangunan PLTU Batubara, Sumur Adem, di ruang I Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Senin (11/5).

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangkan dengan masa tahanan, serta denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata JPU Sarwono Turin. Wakil Ketua DPRD Jabar itu disebut JPU telah memanfaatkan kewenangan yang ada padanya dalam mengerjakan proyek pembebasan lahan.

Dalam tuntutan tersebut, JPU menjerat Yance dengan pasal pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan subsidair tentang pemberantasan korupsi.

Ada pun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan JPU dalam menyusun tuntutan ini yaitu karena perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana korupsi. "Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dan berbelit saat memberikan keterangan," katanya.

Sedangkan yang meringankannya bersikap sopan selama persidangan dan juga belum pernah dihukum.

JPU menjelaskan Yance sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dinilai telah lalai karena tidak melaksanakan tugas fungsinya. Antara lain tidak melakukan inventarisir tanah juga tidak mendasarkan pembayaran pengganti tanah tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sehingga mengindikasi adanya dugaan penggelembungan harga lahan terhadap harga ganti rugi tanah menjadi Rp57.850 per meter perseginya. Sedangkan nilai NJOP nya milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14.000 per meter per segi.

Disebutkannya, bahwa status tanah itu juga merupakan HGU, bukan milik Wiharta Karya Agung. "Seharusnya HGU itu dikembalikan pada negara. Ini malah diberikan uang pengganti ganti rugi tanah," terang JPU. Atas perbuatan tersebut Yance

Atas perbuatan Yance dianggap merugikan negara hingga sekitar Rp 5,2 miliar.