Merdeka.com - Mantan komisioner KPU 2002-2007 Chusnul Mar'iyah melihat kecurangan Pilpres 2014 yang terjadi di Papua cukup parah. Dia menilai, sudah selayaknya MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 14 kabupaten Papua.

Dia mengakui memang masih berlaku sistem noken dalam pemilihan di Papua. Namun persoalannya, apakah yang melakukan pencoblosan itu kepala suku atau justru petugas KPPS.

"14 Kabupaten yang coblos kepala suku atau tidak? Kalau bukan, harus pemungutan suara ulang itu, sudah enggak ada ampun itu," kata Chusnul usai diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/8).

Begitu juga yang terjadi di Nias Selatan, Chusnul menilai harusnya MK juga bisa memutus PSU di sana. Sebab, ditemukan bahwa ada satu orang yang bisa mencoblos berkali-kali.

"Nias Selatan memang bermasalah, memang berantakan itu, sejak zaman saya," imbuhnya.

Chusnul mengaku mendapat informasi soal hilangnya kotak suara dan sejumlah dokumen di suatu tempat. Dia menyayangkan, anggaran yang begitu besar diberikan kepada KPU , namun tidak bisa bekerja maksimal.

"Saya dapat informasi dari teman-teman JPPR, kalau tidak salah di Demak, kotak suara dan dokumen-dokumennya hilang. Coba anda cek dengan teman-teman JPPR," tegas dia.