Merdeka.com - Mantan Presiden RI ketiga BJ Habibie menanggapi santai tudingan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin yang menyebutnya sebagai pengkhianat bangsa. Pernyataan itu dinilai tak lepas dari kepentingan politik penguasa di Negeri Jiran.

Ketua Dewan Direktur The Habibie Center, Ahmad Watik Pratiknya mengatakan, pada awal Desember, mantan Menristek itu datang ke Malaysia atas undangan sebuah lembaga. Dalam acara itu Habibie berbicara soal good governance dan demokratisasi di Indonesia.

"Mungkin mereka (penguasa di Malaysia) khawatir Pak Habibie akan mempengaruhi proses pemilu," ujar Watik Pratiknya saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (11/12).

Selama tiga hari di Malaysia, menurut Ahmad, Habibie juga sempat bertemu dengan pimpinan partai oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Penguasa di sana, kata Watik Pratiknya, mungkin takut Habibie akan mempengaruhi rakyat Malaysia.

"Itu yang dikhawatirkan sehingga mereka kebakaran jenggot," katanya.

Menurut Watik Pratiknya, meski Zainudin sudah tak menjabat di pemerintahan, dia merupakan tokoh Partai Umno yang sekarang berkuasa. "Ini kan mau pemilu, lawannya kelompok oposisi, Anwar Ibrahim," tandasnya.

Seperti diketahui, Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin menyebut Presiden RI Ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai penghianat bangsa. Tudingan ini dia tuliskan pada tajuk rencana sebuah media massa, koran Utusan Malaysia.

Tak hanya termuat di edisi cetak, tulisan Zainudin Maidin juga dimuat dalam laman internet harian berpengaruh di Malaysia itu, pada Senin (10/12) kemarin. Harian Utusan dikenal sebagai corong Umno.

Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila BJ Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena mengkhianati negaranya, dan juga telah menjadi tamu kehormatan bagi Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim baru-baru ini.

Dalam tulisan kolom editorial berjudul 'Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim', Maidin menyebut mantan Menristek itu disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan karena setuju dengan desakan Barat agar mengadakan referendum di Timor Timur. Hal ini menyebabkan Timor Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999.