Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud Md menjawab polemik publik saat Fadli Zon dan Fahri Hamzah dianugerahi bintang tanda jasa oleh negara. Padahal, keduanya diketuhui sebagai tukang kritik paling tajam kepada pemerintah selama menjabat sebagai pimpinan DPR 2014-2019.

"Jadi sejak 2010 pemerintah pakai ukuran jabatan. Kecuali saat diajukan yang bersangkutan tersangkut masalah hukum, pertimbangan lain di luar jabatan, adalah prestasi luar biasa tapi tetap ada yang mengusulkan juga," kata Mahfud saat jumpa pers virtual bersama awak media, Kamis (13/8/2020).

Selain pertimbangan jabatan, lanjut Mahfud, ada juga rapat Dewan Pilar untuk membahas usulan nama-nama yang masuk.

"Pengusul yang mengusulkan diundang untuk presentasi menunjukkan profilnya satu persatu," jelas Mahfud.

Karenanya, Mahfud meyakini pemberian kepada dua kritikus dari Parlemen dirasa Negara sudah mewakili semua kriteria untuk mendapat bintang tanda jasa.

"Dewan polsr mempertimbangkan jauh sebelum saya jadi menko, sejak tahun 2010, itu ukurannya kalau menjabat dianggap berhak. Sehingga karena fahri dan fadli juga menjabat jadi juga dianggap berhak," Mahfud menandasi.

Sumber: Liputan6.com

Reporter: Radityo