Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD belum mau membeberkan siapa nama calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis. Dia memastikan seluruh nama yang beredar saat ini hanya spekulasi.

"Belum sampai ke mana. Semua nama yang beredar adalah spekulasi. Sebagai ketua Kompolnas saya pastikan bahwa semua nama yang beredar itu masih spekulasi, lempar-lempar bola," kata Mahfud dalam pesan singkat, Kamis (7/1).

Dia menjelaskan final keputusan nama calon Kapolri akan diputuskan oleh Kompolnas kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian Jokowi akan meminta pertimbangan DPR.

"Dari Presiden ke DPR mungkin tanggal 11/1/2021 sudah diserahkan. Tapi dari Kompolnas atau ke Kompolnas kan kapan-kapan; bisa besok, bisa tanggal 10/1, bisa tanggal 11/1 pagi," ungkap Mahfud.

Deretan Jenderal Digadang Gantikan Idham Azis

Diketahui jabatan Kapolri Jenderal Idham Aziz akan berakhir karena pensiun pada 25 Januari 2021. Sejumlah nama jenderal digadang-gadang bakal jadi pengganti. Spekulasi pengganti kepala kepolisian pun mengerucut ke sejumlah Pejabat Tinggi (Pati), khususnya ke nama berpangkat Komjen.

Jenderal polisi bintang tiga saat ini tercatat berada dalam struktur internal dan luar Polri. Di internal Polri ada Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza Dahniel.

Sementara Komjen yang bertugas di luar struktur Polri di antaranya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Bambang Sunarwibowo.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane pun memprediksi jika saat ini muncul sebuah gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri.

"Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," kata Neta dalam keteranganya, Rabu 6 Januari 2021.

Menurut Neta, opsi paket tersebut semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.

"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," ujarnya.

"Setelah mendapat usulan nama nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021," sambungnya.

Akan tetapi, lanjut Neta, di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior.

"Dengan demikian, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023," ungkapnya.

Kedua, sebutnya, Kapolri dari NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan.

Sementara, Neta melihat jika bursa calon Kapolri saat ini sangat berbeda dengan suksesi calon Kapolri sebelumnya. Karena, suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.

"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, Neta meminta kepada Presiden untuk memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya.

"Selain itu figur yang dekat dengan tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," imbuhnya.