Mahfud MD: Partisipasi Pilkada rendah karena kampanye dihandle KPU
Merdeka.com - Angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu sangat rendah, lebih rendah dari pemilu legislatif maupun pemilu Presiden. Beberapa daerah bahkan berada di bawah 50 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, rendahnya angka partisipasi pemilih terjadi hampir di seluruh wilayah. Aturan baru kampanye yang diserahkan kepada KPU diduga menjadi salah satu penyebabnya.
"Saat ini kan kampanye dihandle oleh KPU. Satu sisi memang bagus, tapi di sisi lain pesta demokrasi menjadi kurang meriah. Berpengaruh pada angka partisipasi pemilih," kata Mahfud MD di Malang, Minggu (12/12).â¬
Sesuai aturan undang-undang, kampanye pilkada diatur oleh KPU, sehingga masing-masing calon memiliki kecenderungan dalam mensosialisasikan program-programnya. Alat peraga tidak banyak dipasang dan jadwal kampanye tidak banyak digelar, karena menyesuaikan anggaran.
Namun âªdemikian, kata Mahfud, rendahnya partisipasi tidak mengurangi legitimasi pemimpin yang terpilih. Angka partisipasi pemilih Indonesia dinilai masih lumayan dibanding negara-negara lain. Kecenderungan negara-negara maju tingkat partisipasinya kecil.
"Di Amerika saja partisipasi 30 persen, tetapi hasilnya tetap legitimate," katanya.
Secara umum, Mahfud melihat pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, kendati beberapa pasangan akan membawa konflik di MK. MK menjadi tempat terbaik untuk menyelesaikan konflik Pemilu.
Kini proses perhitungan sedang berlangsung, Mahfud meminta KPU tetap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena pasca pemungutan suara masih ada agenda penghitungan 18 Desember dan penetapan hasil Pilkada.
"Biasanya akan disertai mobilisasi massa oleh pasangan calon. Ini karena masyarakat kita cenderung tidak siap kalah. Bisa jadi ada konflik pada kedua tahap itu," imbuhnya.â¬
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan
Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaMahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu
Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca SelengkapnyaMahfud MD: Siapa pun Nanti yang Menang, Itulah Keputusan Rakyat
Mahfud menegaskan, jangan sampai terjadi perpecahan usai Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Mahfud MD Persiapan Debat Cawapres: Turun ke Bawah, Melihat Problematika Konkrit yang Dihadapi Rakyat
Hasto menyatakan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tema debat ke depan bakal menguntungkan Mahfud.
Baca SelengkapnyaMahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaMahfud Ungkap Mekanisme Pemilihan Menteri dengan Partai Politik jika Menang Pilpres
Hal itu dikatakan Mahfud saat menjawab peserta dalam diskusi bertajuk 'Tabrak Prof! digelar di Lampung, Kamis (25/1).
Baca SelengkapnyaMahfud soal Kertas Suara di Malaysia Sudah Tercoblos 03: Bisa Jadi Operasi Pihak Lain
Mahfud menilai bisa saja hal itu menjadi salah satu operasi dari pihak lain seakan-akan pasangan nomor urut 3 melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaBuka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaMahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!
Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Baca Selengkapnya