Merdeka.com - Angka partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 9 Desember lalu sangat rendah, lebih rendah dari pemilu legislatif maupun pemilu Presiden. Beberapa daerah bahkan berada di bawah 50 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, rendahnya angka partisipasi pemilih terjadi hampir di seluruh wilayah. Aturan baru kampanye yang diserahkan kepada KPU diduga menjadi salah satu penyebabnya.

"Saat ini kan kampanye dihandle oleh KPU. Satu sisi memang bagus, tapi di sisi lain pesta demokrasi menjadi kurang meriah. Berpengaruh pada angka partisipasi pemilih," kata Mahfud MD di Malang, Minggu (12/12).‬

Sesuai aturan undang-undang, kampanye pilkada diatur oleh KPU, sehingga masing-masing calon memiliki kecenderungan dalam mensosialisasikan program-programnya. Alat peraga tidak banyak dipasang dan jadwal kampanye tidak banyak digelar, karena menyesuaikan anggaran.

Namun ‪demikian, kata Mahfud, rendahnya partisipasi tidak mengurangi legitimasi pemimpin yang terpilih. Angka partisipasi pemilih Indonesia dinilai masih lumayan dibanding negara-negara lain. Kecenderungan negara-negara maju tingkat partisipasinya kecil.

"Di Amerika saja partisipasi 30 persen, tetapi hasilnya tetap legitimate," katanya.

Secara umum, Mahfud melihat pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik, kendati beberapa pasangan akan membawa konflik di MK. MK menjadi tempat terbaik untuk menyelesaikan konflik Pemilu.

Kini proses perhitungan sedang berlangsung, Mahfud meminta KPU tetap profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena pasca pemungutan suara masih ada agenda penghitungan 18 Desember dan penetapan hasil Pilkada.

"Biasanya akan disertai mobilisasi massa oleh pasangan calon. Ini karena masyarakat kita cenderung tidak siap kalah. Bisa jadi ada konflik pada kedua tahap itu," imbuhnya.‬